APBD Jabar Jebol Rp621 M, Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal membayarkan pekerjaan kontraktor tahun anggaran 2025 senilai Rp621 miliar akibat pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tidak mencapai target. 

Akibatnya, pembayaran proyek terpaksa ditunda dan digeser ke tahun anggaran 2026. Kondisi ini membuat para penyedia jasa konstruksi harus menunggu. meski seluruh pekerjaan dan proyek yang dikontrakkan telah rampung. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat, Herman Suryatman membenarkan hal tersebut.

Menurutnya proyek-proyek yang belum dibayar tersebut diklaim sudah diamankan dalam APBD 2026. artinya kontraktor hanya diminta bersabar lebih lama.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Anggaran Pemerintah Seluruh Tingkatan Jabar Harus Diumumkan di Sosial Media

"Artinya semua dibelanjakan dan untuk tunda bayar, kita akan bayar di 2026, sudah kita alokasikan, jadi aman. Nggak sudah diantisipasi," ucapnya dikutip, Rabu 7 Januari 2026.

Kegagalan Pemprov Jawa Barat membayarkan kewajiban proyek senilai Rp621 miliar ini memantik kritik dari kalangan akademisi. 

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dalam setahun terakhir cenderung ke politik populisme ketimbang kerja teknokratis.

"Setahun ini saya melihat orientasi kepemimpinan lebih ke politik populisme ketimbang kerja teknokratis,” beber Muradi.

Baca juga: Respon Dedi Mulyadi Usai Disindir Pandji Pragiwaksono Gubernur Konten

Menurutnya, intensitas kehadiran gubernur dalam berbagai persoalan di lapangan memang membangun citra kedekatan dengan rakyat. 

Namun, pendekatan tersebut dinilai belum dibarengi strategi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Masalah populisme adalah ketika anggaran dan energi lebih banyak tersedot untuk memperkuat figur, bukan membangun mesin ekonomi daerah. Kalau ini dibiarkan PAD Jawa Barat akan terus tertekan,” ungkap Muradi.