Pemprov Jawa Barat Tunda Bayar Pekerjaan Capai Rp621 Miliar

Ntvnews.id, Jabar - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menghadapi persoalan mengenai dana di akhir tahun anggaran 2025. Sejumlah kontraktor yang telah menuntaskan berbagai proyek infrastruktur terpaksa menunggu pembayaran, lantaran pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total nilai pekerjaan yang belum terbayarkan hingga tutup buku anggaran 31 Desember 2025 mencapai Rp621 miliar. Kondisi ini membuat para pelaku jasa konstruksi di Jawa Barat harus “gigit jari”.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman membenarkan adanya pembayaran proyek yang tertunda. Ia menegaskan, situasi tersebut bukan disebabkan oleh buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan karena target pendapatan APBD 2025 dipasang sangat tinggi.

"APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik, tapi target yang di atas rata-rata. Sehingga realisasinya kita hanya di 94,37 persen pendapatan, sehingga ada kekurangan untuk belanja (Rp621 miliar)," ujar Herman kepada wartawan di Bandung, Senin, 5 Januari 2026.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah gagal bayar, melainkan tunda bayar yang akan diselesaikan pada tahun anggaran 2026 ini.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Anggaran Pemerintah Seluruh Tingkatan Jabar Harus Diumumkan di Sosial Media

Dedi Mulyadi (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Baca Juga: Disindir Gubernur Ngartis, Dedi Mulyadi Ajak Pandji Keliling Jawa Barat

"Para pekerja di lapangan kita mengucapkan terima kasih, karena progres pembangunan di Jawa Barat hari ini menurut saya sangat tinggi," Dulu jalan banyak yang ditambal, sekarang dilapis, bangun trotoar, pasang lampu, pokonya bagus," ujar Dedi di YouYube Kang Dedi Mulyadi Chanel, dikutip Selasa, 6 Januari 2026.

Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, Pemprov Jabar berkomitmen agar tidak ada dana APBD yang mengendap. Konsekuensinya, pembangunan dikebut secara masif.

"Kita paham bahwa kita sejak awal berkomitmen tidak ada uang mengendap, karena kepemimpinan saya dari dulu tidak pernah ada uang mengendap," jelasnya.

"Karena tidak ada uang mengendap, pasti pembangunannya dikebut walaupun pernah ada kontroversi, 3,4 triliun uangnya diendapkan, itu bukan uangnya diendapkan tapi uangnya belum dibayarkan karena pembangunanya belum selesai dikerjakan," tambahnya.

Dedi juga mengungkapkan hasil komunikasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Barat, Norman Nugraha yang memastikan kondisi kas daerah saat ini mengalami kekurangan.

"Ini sekarang progres belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Jadi tahun 2025 ini kita kekurangan uang untuk bayar berapa?," tanya Dedi.

"Kurang lebih Rp600 miliar pak," jawab Norman.

Namun ia menegaskan, kekurangan tersebut sudah dikomunikasikan dengan para kontraktor dan dipastikan akan dibayarkan pada tahun 2026.

"Rp600 miliar, kurang bayar, jangan sebut gagal dong, tunda bayar. Jadi kalau kurang Rp600 miliar berarti berarti dibayarkan tahun 2026," ungkap Dedi lagi.

Kekurangan anggaran tersebut terjadi seiring melonjaknya realisasi pembangunan di Jawa Barat sepanjang 2025. Di antaranya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan gedung sekolah, penyediaan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, hingga pembayaran utang BPJS tahun sebelumnya.