Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di Maumere, NTT, Senin, 23 Februari 2026, untuk menjemput 12 orang warga asal Jabar yang menjadi korban kasus TPPO di daerah itu untuk dipulangkan ke keluarga mereka di daerah asalnya. ANTARA/HO-Joni. (Antara)
Ntvnews.id, Kupang - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjemput 12 warga asal Jawa Barat di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kehadirannya di Maumere dilakukan untuk memastikan kondisi para korban sebelum dipulangkan.
"Kedatangan saya ke sini (Maumere) dalam rangka memastikan para korban ini dalam keadaan sehat, selamat dan dalam keadaan baik, sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat," katanya saat diwawancarai di Maumere, Kabupaten Sikka, Senin, 23 Februari 2026.
Menurut KDM, meskipun 12 warganya yang bekerja sebagai pemandu lagu atau LC di tempat karaoke di Maumere akan dipulangkan ke Jawa Barat, proses hukum atas dugaan TPPO tetap berjalan.
Ia memastikan para korban yang dipulangkan pada Senin, 23 Februari 2026 telah menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan hukum.
Baca Juga: Menteri PPPA Kawal Kasus TPPO Modus Penjualan Bayi di Medan
"Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, lalu jika diminta jadi saksi dan berkas-berkas di kejaksaan dan di pengadilan, para korban itu menyatakan kesiapannya," ujar KDM.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum hingga perkara tersebut tuntas. Para korban akan dipulangkan lebih dulu dan dapat kembali ke Maumere apabila dibutuhkan dalam proses penanganan kasus.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, para korban tidak memperoleh kejelasan mengenai besaran upah selama bekerja dan diduga mengalami kekerasan.
"Pertama dari sisi ketenagakerjaan, mereka tidak memiliki kepastian berapa besaran upah yang diterima dan kedua adanya perlakuan kekerasan," ujarnya.
Karena itu, KDM berharap kasus dugaan TPPO yang melibatkan warganya dapat diproses secara profesional dan transparan.
"Untuk penegak hukum, tegakan hukum di manapun. Saya yakin bahwa teman-teman kepolisian dan kejaksaan bisa menangani secara baik," tutur KDM.
Baca Juga: Kemlu Tegaskan Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Kini Sudah di KBRI
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
