Penasehat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Penasehat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berharap Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 mampu melahirkan kepengurusan yang kuat, visioner, dan mampu menggerakkan seluruh potensi warga Nahdliyin di berbagai bidang.
Hal itu disampaikan Idrus usai menghadiri Sarasehan Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut Idrus, berbagai hasil survei menunjukkan NU merupakan organisasi dengan jumlah warga terbesar di Indonesia. Selain itu, kader-kader NU juga tersebar di hampir seluruh partai politik dan berbagai sektor kehidupan.
"Secara kuantitas, semua lembaga survei mengatakan bahwa rata-rata di atas 50 persen umat Islam bila ditanya afiliasinya ke mana, adalah NU. Dan juga secara individual, kader-kader NU ini ada di mana-mana. Kalau kita bicara tentang konsep kepartaian, ada di semua partai di Indonesia ini. Tidak hanya di PKB tetapi ada di Golkar, ada di Gerindra, ada di NasDem, ada di PDI Perjuangan, ada di mana-mana semua itu ada," kata Idrus.
Karena itu, ia menilai tantangan terbesar ke depan bukan lagi soal jumlah kader, melainkan bagaimana kepengurusan NU mampu menggerakkan seluruh potensi tersebut melalui kepemimpinan yang kuat.
Baca Juga: Menhut: Perdagangan Karbon Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
"Kita harapkan kepengurusan NU yang dihasilkan oleh Muktamar NU yang ke-35 pada bulan Agustus yang akan datang, betul-betul melahirkan kepengurusan NU yang mampu menjadi inspirator, mampu menjadi inisiator, mampu menjadi motivator, dan mampu melakukan eksekusi terhadap program-program yang ada," ujarnya.
Idrus menjelaskan, kepengurusan mendatang juga harus mampu mengakomodasi seluruh karakter dan kelompok pemikiran yang berkembang di lingkungan NU agar organisasi semakin solid.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah juga perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis gagasan dan program, bukan sekadar kedekatan politik.
"Pendekatan dengan pemerintah adalah pendekatan konseptual, pendekatan gagasan, pendekatan program. Ini yang harus dilakukan," katanya.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat posisi NU, bukan hanya sebagai organisasi Islam terbesar secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas melalui kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
"NU yang besar tidak hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang ditandai dengan konsep-konsep sebagai sumbangsih terhadap program-program pembangunan untuk rakyat," tutur Idrus.
Penasehat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (NTVnews)
Menanggapi Muktamar NU ke-35, Idrus menegaskan kepengurusan baru harus diisi figur-figur yang memiliki kapasitas, gagasan, dan kemandirian dalam memimpin organisasi.
"Kalau misalkan orang yang tampil tidak punya ide, pasti jadi boneka. Tidak ada kemandirian. Tetapi kalau misalkan yang muncul itu betul-betul punya kemampuan, punya ide, punya gagasan, dan tampil memimpin sendiri, maka ide itu dilaksanakan," ujarnya.
Idrus juga menilai warga NU seharusnya mengambil peran lebih besar dalam berbagai program strategis pemerintah, seperti pembentukan 83 ribu koperasi desa, penguatan UMKM, hingga pemberdayaan nelayan.
Menurutnya, kepengurusan NU harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah dan menyiapkan konsep agar warga Nahdliyin dapat terlibat aktif dalam program-program tersebut.
Meski demikian, Idrus menegaskan dirinya tidak dalam posisi menentukan sosok yang layak memimpin PBNU. Ia hanya menyampaikan sejumlah parameter yang dinilai ideal bagi calon pengurus.
"Kita tidak punya kewenangan itu, tapi kita hanya memberikan parameter. Siapa orangnya? Biar yang punya suara. Tapi kita ingin yang punya suara itu memperhatikan masukan dari sarasehan hari ini," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Idrus kembali menegaskan bahwa PBNU memiliki posisi sentral dalam mengoordinasikan seluruh potensi kader Nahdliyin yang tersebar di berbagai bidang.
"Yang memiliki supremasi itu adalah NU. Bukan partai. Karena kader NU, jemaah NU, warga Nahdliyin ada di mana-mana. Warga inilah yang harus difungsikan, yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat berperan, tentu dengan pendekatan konseptual, ide dan gagasan sebagai instrumen," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
