Prabowo Berencana Bentuk Lembaga Khusus untuk Percepatan Pembangunan Rumah MBR

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk sebuah lembaga baru yang secara khusus ditugaskan untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyampaikan bahwa keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar Selasa, 30 Desember 2025. Hal itu diungkapkan Fahri saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

"Beberapa kali Beliau (Presiden, red.) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan. Yang intinya, memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan, dan juga hunian, kemudian manajemen hunian yang berbasis hunian sosial, karena Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," kata Fahri Hamzah dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Terima Kepala KSP dan Wamen PKP, Prabowo Apresiasi Perkembangan Capaian Program Prioritas Pemerintah

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menerima sejumlah menteri dan wakil menteri dalam agenda rapat terbatas untuk mendengarkan laporan kinerja. Pada rapat terbatas pertama, Presiden menerima paparan dari Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto. Selanjutnya, pada sesi kedua, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari serta Wamen PKP Fahri Hamzah.

Fahri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran dalam APBN 2026 untuk program renovasi rumah sebanyak dua juta unit pada tahun depan. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan usulan awal yang hanya mencapai 400.000 unit. Dari total tersebut, sekitar satu juta rumah berada di wilayah perkotaan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah (Sekretariat Presiden)

"Ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah, ketersediaan lahan yang memang sangat sulit, dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk perpres (peraturan presiden) atau PP (peraturan pemerintah) yang sedang kami siapin," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terkait rencana pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi, dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara, karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, transit-oriented development, itu nanti Danantara, dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," ujar Wamen PKP.