Seruan Baru Korea Utara untuk Negara Barat

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara menyerukan perlawanan terhadap yang disebutnya sebagai “tindakan tekanan sepihak yang dipaksakan Barat” sekaligus mengadvokasi pembentukan tatanan dunia yang setara dan multipolar.

“Semua negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia harus dengan tegas melawan tindakan tekanan sepihak yang dipaksakan Barat jika ingin membangun dunia yang setara dan multipolar,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara di Pyongyang  Sabtu, 20 Desember.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa secara global semakin banyak “suara yang diangkat” untuk menghapus tindakan tekanan sepihak yang dianggap melanggar prinsip-prinsip United Nations Charter dan hukum internasional.

Baca Juga: Menteri Israel Usulkan Penjara Dikelilingi Buaya untuk Tahanan Palestina

Dikutip dari Antara, Selasa, 23 Desember 2025, kementerian juga menyinggung pertemuan pleno informal yang digelar pada 4 Desember untuk memperingati International Day against Unilateral Coercive Measures, di mana Amerika Serikat dan apa yang disebut sebagai “pasukan bawahannya” dikecam atas tindakan yang dianggap merusak kedaulatan serta hak untuk eksistensi dan pembangunan negara-negara berdaulat.

Korea Utara, bersama Russia, Tiongkok, dan Iran, termasuk di antara negara-negara yang dikenai sanksi sepihak di luar mandat UN Security Council.

Bendera Korea Utara (korut) (Istimewa)

Mereka menyerukan komunitas internasional untuk “secara tegas menolak dan menentang tindakan tekanan sepihak yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, serta penghormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.”

Baca Juga: Jembatan Bailey ke-10 Rampung, Warga Desa Matang Bangka Kini Bisa ke Pasar

Menurut pernyataan itu, tindakan koersif sepihak tidak sejalan dengan perdamaian dan pembangunan umat manusia karena dianggap melanggar martabat dan hak asasi manusia, serta menghambat pembangunan sosial ekonomi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, mereka menuntut penghapusan tanpa syarat terhadap tindakan tersebut.

Hari Internasional Menentang Tindakan Koersif Sepihak diperingati setiap tahun pada 4 Desember. Hari tersebut ditetapkan oleh UN General Assembly pada Juni 2025 untuk menyoroti dampak negatif tekanan ekonomi dan politik yang melanggar hukum internasional, khususnya terhadap negara berkembang dan hak asasi manusia, serta mendorong penyelesaian melalui dialog daripada paksaan.