AHY Sebut Pemerintah Butuh Rp51 Triliun untuk Pulihkan Infrastruktur di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp51 triliun untuk melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

AHY menjelaskan bahwa estimasi anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan awal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Ia merinci bahwa estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air meliputi bendung, irigasi, tanggul, hingga air baku, serta prasarana air bersih dan sanitasi (cipta karya). Selain itu, kebutuhan anggaran juga mencakup pemulihan fasilitas sosial strategis, termasuk sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan detail masih terus dimutakhirkan mengikuti perkembangan data kerusakan di lapangan. Nilai anggaran pun dapat berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing daerah terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujar AHY.

Baca Juga: Menko AHY Tegaskan Pembangunan Pascabencana di Aceh Harus Lebih Kuat dan Berdaya Tahan

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi sumber pendanaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan bersamaan dengan upaya penanganan darurat yang masih berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, atau Ara, menyebutkan bahwa sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi akan ditangani melalui skema perbaikan, pembangunan ulang, maupun relokasi ke wilayah yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” ujar Ara.

Ia menegaskan bahwa survei lapangan untuk menilai tingkat kerusakan serta kebutuhan relokasi membutuhkan waktu, mengingat jumlah rumah terdampak yang mencapai ratusan ribu unit, sekaligus perlunya menentukan lokasi relokasi dan skema pembangunan hunian baru di kawasan aman.

(Sumber: Antara)