Golkar Raih Skor Transparansi 98,6, Sarmuji Tegaskan Komitmen Partai untuk Terbuka pada Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa Golkar berkomitmen menjadi partai yang inklusif dan terbuka.

Capaian tersebut tercermin dari hasil penilaian yang menempatkan Partai Golkar sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi tinggi, yakni dengan skor 98,6.

Sarmuji menyampaikan pencapaian ini ketika menerima kunjungan visitasi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Samrotunnajah Ismail, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis, 27 Novemeber 2025.

"Tentu saya haturkan terima kasih pada Komisi Informasi Pusat yang sudah melakukan visitasi ke Partai Golkar. Karena tidak semua partai divisitasi, hanya 3 partai yang divisitasi dan hanya 21 lembaga publik yang divisitasi oleh KIP,” ujar Sarmuji.

Baca Juga: Bahlil Sebut Pagelaran Wayang Kulit Jadi Momentum Pelestarian Budaya dan Bagian HUT ke-61 Partai Golkar

Ia menilai, hasil tersebut menjadi bukti bahwa transparansi Golkar dalam memberikan akses informasi publik telah mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya.

"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami, nanti kami juga minta didampingi secara continue ke depan supaya Golkar semakin bisa menyajikan informasi publik kepada masyarakat,” tambahnya.

Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa Golkar berkomitmen menjadi partai yang inklusif dan terbuka. (Istimewa)

Sarmuji juga menekankan bahwa Golkar memiliki niat kuat untuk membuka akses informasi bagi publik dan siap memenuhi kebutuhan data masyarakat kapan pun diperlukan.

"Dan apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kami, pasti akan kami jawab. Kami juga memberikan tempat yang cukup nyaman di depan, beserta ekosistem pendukungnya. Jadi kalau masyarakat mencari data, data itu sudah relatif tersedia karena ekosistemnya mendukung,” ujarnya.

Baca Juga: Golkar Minta Publik Hormati Keputusan Presiden Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Di sisi lain, Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban seluruh badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia menilai langkah Golkar selama ini sudah sangat baik, karena tidak semua lembaga dapat mengikuti tahapan uji publik jika belum memenuhi standar tertentu.

"Jadi ada tahap, untuk uji publik tidak semua bisa masuk uji publik, nilainya minimal 75. Nah tadi kita denger sendiri, Golkar nilainya 98,6. Lalu kemudian dilakukan uji publik, dan tidak semua juga dilakukan uji publik dan visitasi. Jadi kalo kita lihat sebenarnya Partai Golkar sudah sangat baik,” ungkap Samrotunnajah.