Mitra dan Kepala SPPG Diminta Bangun Kerja Sama agar Program MBG Berjalan Optimal

Ntvnews.id, Mojokerto - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa seluruh pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membangun kerja sama yang solid. Menurutnya, sinergi yang baik merupakan syarat utama agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dapat berjalan dengan benar, sukses, dan aman.

“Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerjasama dengan Mitra/Yayasan. Kalau kalian malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” kata Nanik saat Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 25 November 2025.

Penekanan ini disampaikan Nanik setelah menerima laporan adanya dapur SPPG yang berhenti beroperasi akibat perselisihan internal antara Mitra dan Kepala SPPG bersama Ahli Gizi dan Akuntan. Konflik tersebut membuat profesional pendukung meninggalkan SPPG, diikuti jarangnya Kepala SPPG hadir.

“Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” ungkap Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokerto.

Baca Juga: BGN: Kunci Pasokan Bahan Baku MBG, Seluruh Lapisan Masyarakat

Mitra dan Kepala SPPG Diminta Bangun Kerja Sama agar Program MBG Berjalan Optimal

Nanik menyoroti bahwa tanpa kolaborasi dan kehadiran seluruh unsur, proses pengelolaan SPPG, termasuk pengajuan proposal, pencairan anggaran, dan pengurusan dokumen pendukung operasional, tidak akan berjalan. Padahal dokumen seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, serta Pelatihan Penjamah Makanan merupakan syarat untuk keberlanjutan pelaksanaan MBG.

Meski Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto selama ini telah membantu proses administrasi secara proaktif, masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS.

Saat ini, dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru delapan yang telah mengantongi SLHS. Di Kota Mojokerto, dari tujuh SPPG yang sudah berjalan, baru tiga yang memiliki sertifikasi tersebut.

“Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegas Nanik.

Di akhir arahannya, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu meminta agar tidak ada pihak di lingkup SPPG yang merasa paling hebat dan mendominasi. Ia mengingatkan agar seluruh pengelola bekerja tanpa rasa benci ataupun dendam.

“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” ujar Nanik.