Wakil Kepala BGN Sebut 41 Dapur MBG Milik Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel Tidak Akan Disetop

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengoperasian 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yasika Aulia Ramdhani, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud.

“Ya, enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” ujar Nanik S Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin, 20 November 2025. .

Nanik mengatakan seluruh dapur akan tetap beroperasi sebagaimana biasa. Mengingat fasilitas itu sudah memberikan layanan kepada penerima manfaat.

Ia menjelaskan bahwa BGN akan menjalankan evaluasi terhadap kualitas dan pelaksanaan kegiatan di dapur-dapur tersebut.

“Kita evaluasi, ya. Kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik ya kan. Itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” kata Nanik.

Terkait proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik menyampaikan bahwa BGN tidak memiliki mekanisme untuk mengetahui secara detail identitas pemilik setiap dapur, sebab pengajuan dilakukan melalui berbagai yayasan.

“Jadi kan, tahunya nanti orang cerita, 'oh, itu punya ini, punya itu,' gitu loh, ya kan? Oke. Sudah enggak usah di ini, yang paling penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar, ya kan?” ucapnya.

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di dapur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dapur MBG Seskoal mendistribusikan sebanyak 3.000 sampai 4.000 makanan bergizi ke delapan sekolah d (Antara)

Baca Juga: Dicek Kapolda Metro, Dapur MBG Polri di Palmerah Siap Beroperasi

Nanik juga menjawab isu mengenai kemungkinan penggunaan nama yayasan berbeda agar pengajuan jumlah SPPG bisa melebihi batas maksimal. Ia menyebut secara sistem seharusnya hanya 10 dapur yang dapat diajukan oleh satu pihak, namun bisa terjadi pengajuan tambahan jika memakai identitas yayasan lain.

“Karena di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain,” kata Nanik.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pada tahap awal Program MBG, pemerintah mendorong yayasan-yayasan berbasis pendidikan dan sosial untuk terlibat. Namun karena kebutuhan percepatan pembangunan SPPG yang tinggi dan banyaknya permintaan dari masyarakat, pihak yang memiliki kemampuan membangun dapur pun diberi ruang untuk ikut berpartisipasi.

“Kalau dari awal kita melihat Pak Prabowo itu kan maunya sebetulnya yang ikut ini banyak yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan. Tapi kan kemudian juga dikejar, 'oh kita kan targetnya harus,' anak-anak kan pada minta tuh, 'aduh, kita belum dapat nih MBG,” jelas Nanik.

Ilustrasi - Petugas tengah memorsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 23 September 2025. ANTARA/Risky Syukur/aa. (Antara)

“Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat ya,” tambahnya.

Sebelumnya, dugaan monopoli pendirian SPPG di Sulawesi Selatan mencuri perhatian publik dan memicu kritik dari berbagai pihak. Sorotan muncul setelah isu viral mengenai penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Gerindra, yang disebut memiliki 41 dapur MBG yang tersebar di empat wilayah di provinsi tersebut.  (Sumber : Antara)