BGN Cari Solusi Kekurangan SPPG di Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menjelaskan bahwa pembangunan dapur oleh pihak luar yang kemudian disewakan kepada BGN menjadi salah satu opsi untuk mengatasi minimnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta.

Nanik menuturkan bahwa jumlah SPPG di Jakarta relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh mahalnya harga tanah di ibu kota.

"Kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh BGN," ujar Nanik seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Baca Juga: Wakil Kepala BGN Dorong 11 Juta Santri Segera Masuk Program MBG

Ia menambahkan bahwa pemerintah membuka peluang untuk melibatkan investor yang bersedia membangun fasilitas dapur untuk kemudian disewa oleh BGN.

Pemerintah menegaskan komitmennya agar seluruh dapur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tetap beroperasi sehingga anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh hak gizi mereka.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang (NTVnews.id)

"Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN. Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu," terangnya.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran Program MBG telah mencapai Rp41,3 triliun hingga 18 November 2025, atau setara 58,2 persen dari total pagu Rp71 triliun. Program ini telah menjangkau 41,9 juta penerima melalui 15.369 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran Rp41,3 triliun, artinya sekitar 58 persen dari alokasi APBN sebesar Rp71 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025.

Baca Juga: Kepala BGN Tanggapi Usulan DPR, Tegaskan Tenaga Gizi di SPPG Harus Minimal Sarjana

Suahasil menyebut masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang dapat digunakan untuk program MBG pada November dan Desember 2025.

Dari sisi sebaran penerima manfaat, Pulau Jawa menjadi wilayah terbesar dengan 25,68 juta penerima, disusul Sumatera 8,6 juta orang, Sulawesi 2,74 juta orang, Bali–Nusa Tenggara 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, dan Maluku–Papua 0,69 juta orang.
Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja bagi 556.735 tenaga kerja per 18 November 2025.

Menjelang akhir tahun, pemerintah mempercepat realisasi anggaran. Per 18 November 2025, realisasi MBG meningkat dua kali lipat mencapai Rp41,3 triliun, dibandingkan Rp20,6 triliun atau 29 persen dari pagu serta mencakup 31,2 juta penerima pada 3 Oktober 2025.