Demokrat Soroti Gaya Ketua DPRD Jakarta saat Pimpin Sidang Pengesahan APBD

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, yang dinilainya arogan saat memimpin sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jakarta 2026 pada Rabu, 12 November 2025.

Menurut Lazarus, sikap Khoirudin jauh dari prinsip kepemimpinan yang menjunjung asas musyawarah. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan teladan bagi lembaga legislatif.

"Jujur saja, sebagai anggota baru di DPRD, saya melihat ini tontonan yang tidak mendidik. Kepemimpinan Ketua DPRD saat ini sangat arogan tidak menghargai anggota dewan lainnya. Ini sangat buruk," katanya.

Dalam sidang itu, sejumlah anggota dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI sempat menyampaikan interupsi terkait penolakan pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk program pangan murah.

Lazarus menilai pimpinan seharusnya memberikan ruang bagi seluruh anggota, sebanyak 101 orang yang hadir, untuk menyampaikan pandangan sebelum palu diketuk.

"Saat pimpinan bertanya, apakah Ranperda 2026 ini disetujui, ada anggota yang jelas tidak setuju. Tapi tanpa perhitungan suara, palu langsung diketok. Kalau dia bijak, seharusnya minta Setwan hitung dulu berapa yang setuju, berapa yang menolak," jelasnya.

Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan hanya menyalahi etika persidangan, tetapi juga mengabaikan aspirasi rakyat. Ia meminta agar Khoirudin tidak menjadikan gubernur sebagai bumper, karena apa yang ingin disampaikan anggota dewan adalah aspirasi warga Jakarta.

Lazarus juga memperingatkan bahwa gaya kepemimpinan seperti itu dapat menimbulkan krisis kepercayaan di internal DPRD.

"DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua itu konduktor, bukan bos. Tugasnya menyatukan irama, bukan mematikan nada," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan dalam lembaga perwakilan tidak berada di tangan satu orang. Memimpin, menurutnya, bukan hanya soal jabatan formal, tetapi karakter.

Lazarus bahkan membuka peluang adanya mosi tidak percaya jika sikap arogan itu terus berlanjut.

"Arah pembicaraan teman-teman fraksi sudah ke sana. Kalau begini terus, bukan tak mungkin mosi tidak percaya diajukan," katanya.

Ia juga menyindir jalannya persidangan yang dianggap hanya formalitas.

"Kalau keputusan diambil sepihak, buat apa kami hadir? Kami datang untuk menyampaikan sikap, bukan hanya untuk dilihat," pungkasnya.