Legislator Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Jual-Beli Pengisian Kekosongan Jabatan di DKI

Ntvnews.id, Jakarta - Legislator DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mengingatkan jangan sampai terjadi transaksi atau jual-beli pada pengisian ribuan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dia menyebut beberapa kasus transaksi jabatan yang yang terjadi di beberapa daerah dan berujung menjadi kasus hukum menjadi indikasi bahwa modus seperti itu sangat mudah dideteksi.

“Jangan sampai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ada transaksi jabatan. Ini Jakarta yang jadi barometer nasional. Buat saya, akan sangat memalukan kalau di sini sampai ada pungutan bagi yang mau naik pangkat. Apalagi kalau sampai terungkap ada transaksi jabatan, malunya pasti gak ketulungan,” kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, Rabu (12/10/2025).

Lukman mengapresiasi apa yang dinyatakan Gubernur Pramono Anung saat melantik 1.840 Pejabat Eselon III dan IV DKI Jakarta yang memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berbasis meritokrasi. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses promosi dan mutasi dilakukan, seperti mendasarkan pada usulan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kemudian dievaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dimintakan pertimbangan teknis dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) serta persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Prosesnya sudah sesuai standar yang benar. Tinggal menjaga dan mengawasi transparansi dan akuntabilitasnya. Proses sebaik apapun, kalau tidak diawasi, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tertutup, pasti akan menimbulkan masalah. Proses yang tertutup itu biasanya yang menjadi biang kerok penyimpangan pada promosi dan pengisian jabatan di pemerintahan,” Lukman menegaskan.

Di awal November 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 1.840 pejabat administrator eselon III dan pengawas eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pelantikan yang digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/11/2025), Pramono menyebut pelantikan massal ini merupakan bagian dari penataan birokrasi Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Pada kesempatan itu Pramono mengingatkan bahwa implikasi dari jabatan ini adalah adanya tanggung jawab besar. Mereka yang menjabat harus memiliki kompetensi, mampu melakukan inovasi dan menjaga integritasnya.

Upacara HUT RI di Balai Kota (Pemprov DKI)

Pelantikan pejabat eselon secara massal dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi selama ini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Meski sudah ada pelantikan massal, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih ada jabatan-jabatan yang kosong. Gubernur Ia menargetkan seluruh jabatan di Pemprov DKI dapat terisi penuh pada November 2025 ini agar roda pemerintahan dan pelayanan publik bisa maksimal.

Melihat kesungguhan Gubernur Pramono, Lukamnul Hakim memastikan para wakil rakyat yang ada di DPRD DKI Jakarta berkomitmen ikut menjaga dan mengawasi prosesnya, agar tujuan baik yang dicanangkan Gubernur bisa terwujud secara maksimal. Menurut Lukman, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi, selalu ada peluang yang ingin direbut dan dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompok.

“Komitmen pimpinan itu baru pernyataan awal yang harus dibuktikan dalamproses dan diperlihatkan hasilnya. Karenannya, sekali lagi saya mengingatkan jangan sampai ada yang coba main-main dalam proses promosi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kalau sampai ada terjadi dan ketahuan, kita minta langsung diproses hukum saja. Dalam situasi makro yang tidak-tidak baik saja, Tindakan seperti itu bukan cuma bikin malu, tapi mencederai kepercayaan rakyat,” tukasnya.

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim Desak Pemprov DKI Jakarta Kaji Pola Mudik Demi Bangun Konektivitas Jakarta yang Efisien