Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bahas progres SE 2026 di Provinsi Bali, Denpasar, Sabtu, 11 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Bali yang hingga awal Juli telah mencatatkan progres di atas rata-rata nasional.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian SE 2026 di Bali telah mencapai 43,35 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 42,75 persen.
“Untuk Bali rata-rata hari ini 43,35 persen, kalau kita lihat per kabupaten/kota ini yang paling tinggi adalah Kabupaten Buleleng hampir 55 persen,” kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Denpasar, Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut Amalia, capaian tersebut menempatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan progres pelaksanaan sensus tertinggi. Sebaliknya, persentase terendah masih tercatat di Papua Pegunungan dan sejumlah wilayah lain di Papua.
Baca Juga: BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bantu Pelaku Ekraf Susun Strategi Bisnis Berbasis Data
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada beberapa kabupaten dan kota di Bali yang realisasi sensusnya belum mencapai rata-rata provinsi. Salah satunya adalah Kota Denpasar yang dinilai memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Yang paling rendah ternyata di Kota Denpasar di tempat kita berada, ini mungkin perlu nanti menjadi perhatian kita, kami memiliki dasbor, jadi dasbor ini yang menjadi alat bantu kami di pusat memantau harian bahkan jam-an,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, progres SE 2026 di Kota Denpasar baru mencapai 31,38 persen. Capaian tersebut menjadi yang terendah di Bali, disusul Gianyar sebesar 32,27 persen, Badung 36,65 persen, Bangli 46,22 persen, Klungkung 46,27 persen, Jembrana 47,05 persen, Tabanan 47,96 persen, Karangasem 51,07 persen, dan Buleleng 54,95 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan sensus di Denpasar, BPS mengajak pemerintah daerah turut mengawal proses pendataan, termasuk melalui pemanfaatan dasbor yang memungkinkan pemantauan hingga tingkat kecamatan.
Baca Juga: BPS Gandeng Kementerian PPPA dan PNM Perluas Pendataan UMKM Perempuan di Sensus Ekonomi 2026
“Kami juga memberikan hak akses khusus untuk para kepala daerah, jadi kepala daerah bisa memantau progres pencapaian SE di daerahnya, sehingga nanti Pak Gubernur bisa ikut memantau, disini juga kita bisa memantau petugas dimana, kami menggunakan pelacakan langsung,” kata Amalia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
