Cek Fakta: Data Sensus Ekonomi 2026 Digunakan untuk Naikkan Pajak

Ntvnews.id, Jakarta - Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim terdapat bocoran daftar pertanyaan Sensus Ekonomi 2026. Unggahan itu menyebut jumlah pertanyaannya sangat banyak, termasuk permintaan untuk memotret bagian dalam rumah.

Narasi tersebut juga mengaitkan pelaksanaan sensus dengan rencana pemerintah menaikkan pajak masyarakat.

Berikut narasi yang beredar:

"bocoran daftar pertanyaan sensus 2026 listnya banyak banget + diminta foto isi bagian dalam rumah

rakyat kudu waspada sebentar lagi pajak ina inu akan naik, maklum kas negara lagi kopong akibat proyek mbg+kopdes+sekolah rakyat"

Lantas, benarkah data Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk menaikkan pajak masyarakat?

Hasil cek fakta:

Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Menurutnya, pendataan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, seperti jenis usaha, lapangan pekerjaan, hingga struktur ekonomi yang berkembang di berbagai daerah.

Noval juga memastikan BPS tidak memiliki keterkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus. Seluruh data yang dikumpulkan hanya dimanfaatkan untuk keperluan statistik dan bukan sebagai dasar penetapan pajak masyarakat.

BPS juga menjamin kerahasiaan data responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Untuk menjaga keamanan data, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, sistem pendataan digital dirancang agar seluruh informasi yang dikumpulkan langsung tersimpan di server BPS sehingga tidak dapat diakses maupun disimpan di perangkat milik petugas sensus.

Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, turut menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 hanya akan disajikan dalam bentuk data statistik agregat. Dengan demikian, identitas maupun data pribadi responden tetap terlindungi.

Masyarakat juga diimbau memastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi BPS dengan surat tugas dan atribut resmi sebelum memberikan informasi.

Kesimpulan:

Klaim yang menyebut data Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk menaikkan pajak masyarakat tidak didukung fakta. Data yang dihimpun BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.

Klaim: Data Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk menaikkan pajak masyarakat.

Hasil Cek Fakta: Hoaks.

(Sumber: Antara)