Salah seorang petugas sensus yang ditolak warga. (Media sosial)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons penolakan masyarakat terhadap petugas sensus yang turun ke lapangan. Penolakan-penolakan ini viral di media sosial.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati, penting untuk memperkuat perlindungan bagi petugas sensus sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan statistik. Ia menilai, kedua hal itu menjadi kunci untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
Dirinya memandang, pengalaman yang dihadapi petugas Sensus Ekonomi 2026 di lapangan harus menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.
Esti mengatakan, regulasi yang baru perlu memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi petugas sensus yang menjalankan tugas pendataan.
"Di dalam Undang-Undang Statistik kiranya perlu juga, setelah melihat kejadian-kejadian yang ada ini, bagaimana penguatan BPS di tingkat daerah dan juga bagaimana perlindungan yang bisa diberikan kepada para petugas sensus di lapangan," ujar Esti, dikutip Minggu, 5 Juli 2026.
Dia menuturkan, perlindungan terhadap petugas sensus penting agar proses pendataan dapat berlangsung secara aman, profesional, dan independen. Sehingga, data yang dihasilkan tetap akurat, valid, serta dapat dipercaya sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.
Di samping perlindungan bagi petugas, Esti juga menyoroti pentingnya memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat sensus. Berdasarkan dialog dengan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Sumatra Barat, kata Esti masih ditemukan masyarakat yang ragu memberikan data karena khawatir informasi yang disampaikan akan berdampak pada status bantuan sosial maupun besaran pajak yang harus dibayar.
Atas itu, menurutnya pemerintah bersama BPS perlu terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan publik, bukan untuk merugikan masyarakat.
"Masyarakat juga harus memahami bahwa memang itulah kewajiban kita sebagai masyarakat untuk bisa memberikan data-data yang benar di dalam rangka mempunyai data ekonomi yang baik bagi Republik," jelas dia.
Ia menyebut edukasi mengenai pentingnya sensus harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memahami manfaat pendataan dan bersedia memberikan informasi secara terbuka. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat tak lagi mengaitkan pendataan dengan kekhawatiran kehilangan bantuan sosial, dikenai pajak lebih tinggi, ataupun konsekuensi lain yang tidak berkaitan dengan tujuan sensus.
"Supaya masyarakat paham kegunaannya sehingga masyarakat dengan sadar bersedia memberikan data-datanya. Tetapi juga jangan sampai mereka merasa takut bahwa apa yang saya sampaikan nanti akan membuat pajaknya yang harus dibayarkan tinggi atau membuat mereka merasa kehilangan sesuatu. Yang utama adalah memberikan pemahaman bahwa data ini penting dan edukasi itu harus terus-menerus dilakukan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
