Ini Kata Puan soal Ginka dan Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris BUMN

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Jul 2026, 21:32
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) membuka Rapat Paripurna Ke-21 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) membuka Rapat Paripurna Ke-21 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Viral di media sosial jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diisi oleh orang-orang yang dinilai warganet tak kompeten atau tidak profesional di bidangnya. Salah satu yang disorot netizen, ialah asisten artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yakni Mufli Budi Ananda.

Mufli didapuk menjadi Komisaris Krakatau Posco, perusahaan patungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO asal Korea Selatan.

Selain itu, ada nama Ginka Febriyanti Ginting, yang menjadi Komisaris PT Pertamina Retail. Ginka meraih jabatan itu, dinilai warganet tak lepas dari perannya sebagai Koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison).

Bison merupakan organisasi relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. 

Ginka juga disebut-sebut mengerahkan massa tandingan saat unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani yang ditanya wartawan soal fenomena pengangkatan komisaris ini, menyampaikan pandangannya.

Ke depan, ia meminta dilakukannya pembenahan. Puan mengaku tak ingin lagi ada sosok-sosok tak kompeten dalam jabatan komisaris BUMN.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

x|close