BPS gandeng Kementerian PPPA dan PNM perluas pendataan UMKM perempuan di Sensus Ekonomi 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan masuk dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perempuan yang menjalankan usaha memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Amalia, kolaborasi dengan PNM diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, tantangan, hingga potensi yang dimiliki sektor UMKM.

Harapan itu didukung oleh keberadaan program PNM Mekaar yang menyediakan pembiayaan usaha tanpa agunan, sekaligus pendampingan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, khususnya perempuan.

Baca Juga: BPS Libatkan UMKM dan Rumah Tangga dalam Sensus Ekonomi 2026

Ia menambahkan, keterlibatan seluruh pelaku UMKM dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada dunia usaha.

Menurutnya, data yang lengkap dan akurat akan menjadi dasar penyusunan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

"Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan,” ujar Amalia.

Kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari sejumlah indikator. Selama periode 2021–2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.

Baca Juga: BPS: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Memotret Kondisi Riil Perekonomian Indonesia

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan porsi mencapai 58,39 persen pada 2025.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif terhadap isu gender.

"Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," ujar Arifatul.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut, PT PNM telah menuntaskan pengisian kuesioner Sensus Ekonomi 2026 di seluruh unit organisasinya.

Baca Juga: BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Aman dan Tidak Digunakan untuk Pajak

BPS menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, serta sekitar 4.200 kantor unit PNM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan capaian tersebut, tingkat respons PNM dalam sensus mencapai 100 persen.

Direktur Utama PT PNM Kindaris menegaskan sinergi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki arti penting dalam memperkuat peran perempuan di bidang ekonomi.

"Kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Dirut PT PNM Kindaris.

(Sumber: Antara)