Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian. (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan perlunya memperkuat fungsi Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator rantai pasok nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Koperasi dan UKM serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Kawendra menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap puluhan ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pencapaian jumlah lebih dari 82 ribu koperasi yang telah memiliki infrastruktur seperti gudang tidak boleh berhenti pada aspek kuantitas semata, tetapi harus dibarengi peningkatan kualitas.
“Kami tidak mau nanti 82 ribu koperasi itu hanya jadi ‘koperasi kertas’ yang tidak optimal. Harus benar-benar terawasi, dan ketika ada satu yang performanya turun, sudah ada warning-nya,” tegas Kawendra.
Ia menambahkan bahwa penguatan Koperasi Merah Putih tidak dapat dipandang hanya sebagai pembangunan infrastruktur ekonomi desa, tetapi sebagai bagian dari upaya negara menata ulang rantai pasok nasional yang selama ini didominasi sektor swasta.
“Selama ini rantai pasok di Indonesia dikuasai swasta hampir 90 sekian persen. Bahkan selevel Bulog saja beberapa waktu lalu tidak berhasil menguasai 10 persen. Ini adalah kegerahan orang-orang yang cinta tanah air dan ingin rakyat sejahtera mendapatkan harga yang terjangkau," ujarnya.
Baca Juga: Istana Sebut Mulai Bangun Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Bulan Ini
Kawendra menekankan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan berperan sebagai agregator yang mampu mengendalikan harga dan memberikan distribusi manfaat yang lebih adil bagi para pemasok. Ia mengakui langkah tersebut berpotensi berhadapan dengan dominasi swasta, namun menurutnya negara tidak boleh mundur. Selain itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia dan teknologi di lingkungan koperasi agar transformasi digital dapat berjalan optimal.
“SDM dan teknologinya harus diperkuat. Kalau satu orang mengadvokasi 10 koperasi itu terlalu berat, saya usulkan maksimal 5 saja,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan setiap koperasi memiliki peran digital yang jelas melalui kehadiran Chief Digital Operation (CDO) di masa mendatang. Menurutnya, teknologi akan membuka ruang transparansi yang lebih kuat dalam tata kelola koperasi.
“Kalau mau bicara pengawasan dan transparansi secara realtime, teknologi harus ada. Kalau perlu ada dashboard bersama agar semuanya bisa dipantau,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Kawendra menyampaikan harapannya agar Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat kendali digital bagi rantai pasok nasional sebagaimana arahan Presiden.
“Saya berharap ke depannya Koperasi Merah Putih ini jadi otak digitalnya rantai pasok nasional yang terang benderang,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
