Lebih dari 200 Tahanan Politik Venezuela Mogok Makan Massal

Ntvnews.id, Caraca - Lebih dari 200 tahanan politik di Venezuela melakukan aksi mogok makan secara massal pada Minggu, 22 Februari 2026 waktu setempat. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pembebasan mereka berdasarkan undang-undang amnesti terbaru, yang ternyata tidak mencakup banyak dari mereka.

Dilansir dari AFP, Selasa, 24 Februari 2026, para tahanan politik yang ditahan di penjara Rodeo I, sekitar 40 kilometer di timur Caracas, berteriak dari dalam sel mereka sebagai bentuk protes.

Menurut jurnalis AFP di lokasi, para tahanan meneriakkan "Kebebasan!", "Bebaskan kami semua", dan "Rodeo I beraksi" dalam aksi tersebut, yang suaranya terdengar hingga luar kompleks penjara.

Undang-undang amnesti baru itu disahkan oleh Kongres Venezuela pada Kamis, 29 Februari 2026 waktu setempat, sebagai bagian dari rangkaian reformasi yang didorong Amerika Serikat setelah menggulingkan dan menahan mantan Presiden Nicolas Maduro dalam operasi pada 3 Januari lalu.

Aksi mogok makan massal tersebut dimulai pada Jumat, 20 Februari 2026 malam, setelah para tahanan mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari undang-undang baru tersebut karena aturan itu mengecualikan kasus yang melibatkan militer, yang merupakan jenis kasus paling umum di penjara tersebut.

Baca Juga: Ribuan Warga Venezuela Desak Pembebasan Nicolas Maduro

"Sekitar 214 orang secara total, termasuk warga Venezuela dan warga negara asing, sedang melakukan mogok makan," kata Yalitza Garcia, ibu mertua salah satu tahanan bernama Nahuel Agustin Gallo.

Gallo, seorang polisi asal Argentina, dituduh terlibat terorisme, yang juga termasuk kategori kasus yang dikecualikan oleh undang-undang baru itu.

"Mereka memutuskan pada Jumat, 20 Februari 2026 untuk melakukan mogok makan karena cakupan undang-undang amnesti, yang mengecualikan banyak dari mereka," ucap Shakira Ibarreto, putri seorang polisi yang ditangkap pada 2024 lalu.

Pada Minggu, 22 Februari 2026 waktu setempat, tim dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi penjara Rodeo I.

Pengunjuk rasa dari berbagai aliansi membakar bendera AS dan poster bergambar presiden AS Donald Trump saat menggelar aksi solidaritas untuk Venezuela di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026. ANTARA FOTO/Indrianto Eko (Antara)

"Ini adalah pertama kalinya mereka mengizinkan kami untuk mendekati penjara itu. Ini adalah langkah pertama, dan saya pikir kita berada di jalur yang benar," ujar koordinator kesehatan ICRC untuk Venezuela, Filippo Gatti, kepada keluarga para tahanan.

Ia menambahkan bahwa tidak semua narapidana di Rodeo I ikut serta dalam aksi mogok makan tersebut.

Undang-undang amnesti yang dirancang oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez di bawah tekanan AS itu menuai kritik dari oposisi Venezuela karena memberikan pengecualian terhadap sejumlah pelanggaran yang sebelumnya digunakan untuk menargetkan lawan politik Maduro.

Baca Juga: Venezuela dan AS Sepakati Kerja Sama Perangi Narkoba dan Migrasi

Undang-undang tersebut juga mengecualikan anggota pasukan keamanan yang dihukum atas aktivitas terkait terorisme.

Meski begitu, amnesti itu berlaku bagi 11.000 tahanan politik yang selama hampir tiga dekade dibebaskan bersyarat atau menjalani tahanan rumah. Lebih dari 1.500 tahanan politik di Venezuela telah mengajukan permohonan amnesti berdasarkan undang-undang tersebut.