Presiden Komisaris NTV Nurdin Tampubolon dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah. (Ntvnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyampaikan bahwa sebanyak 82 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut diungkapkan Farida saat menjadi narasumber dalam program NTV PRIME dengan tema 10 Tahun NTV Untuk Ekonomi Kerakyatan, Senin 10 November 2025.
"82 ribu koperasi desa Merah Putih sudah berbadan hukum," ucap Farida.
Farida menjelaskan, pemerintah telah membangun Sistem Informasi dan Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) untuk memastikan seluruh data dan aktivitas koperasi desa dapat terpantau secara terintegrasi.
Baca juga: Pemerintah Buka Akses Tambang untuk Rakyat, Koperasi dan UMKM Jadi Prioritas Utama
Melalui sistem ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan menyeluruh termasuk transaksi koperasi.
"Simkopdes agar semua informasi yang ada di setiap desa, setiap koperasi desa itu bisa terintegrasi, bisa kita pantau, bisa awasi baik secara kelembagaannya maupun transaksinya," ungkap Farida.
Kemudian Kementerian Koperasi juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pendampingan dan pelatihan intensif.
Farida menjelaskan, pendampingan dilakukan oleh dua lapisan diantaranya Project Management Officer (PMO) di setiap provinsi dan kabupaten/kota dan Business Assistant (BA) yang mendampingi 10 koperasi di wilayahnya masing-masing.
"Tugasnya mendampingi untuk kelembagaan, administrasi termasuk penyusunan proposalnya, pengelolaan bisnisnya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pendampingan yang kita lakukan untuk penguatan kapasitasnya," lanjutnya.
Baca juga: Istana Sebut Mulai Bangun Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Bulan Ini
Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh KDMP akan terhubung secara digital sebagai langkah menghadapi era transformasi digital yang tak terhindarkan.
"Untuk menjawab tantangan jaman bahwasannya hari ini yang namanya digitalisasi sudah tidak bisa dialakkan lagi. Jadi setiap pengurus dan pengalola KDMP ini harus terpapar informasi dengan baik, harus tahu bagaimana memetakan potensi desanya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
