Ntvnews.id, Washington - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi arahan kepada perwakilan diplomatik di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan kondisi kesehatan lain sebagai dasar penolakan visa, menurut laporan media pada Kamis, 13 November 2025.
Mengutip kawat Departemen Luar Negeri (Deplu) bertanggal 6 November, The Washington Post melaporkan bahwa Rubio menyampaikan arahan baru ini kepada konsulat dan kedutaan AS, yang diperkirakan akan memperketat pemeriksaan pemohon visa.
Arahan tersebut diterbitkan berdasarkan aturan "tanggungan publik" hukum imigrasi yang memungkinkan penolakan visa atau kartu hijau jika pemohon dinilai berpotensi menggantungkan hidupnya pada pemerintah AS.
"Anda harus mempertimbangkan kesehatan pemohon," demikian bunyi kawat tersebut seperti dikutip surat kabar itu.
Baca Juga: Ini Negara yang Masuk List Pembatasan Visa AS oleh Donald Trump
"Sejumlah kondisi medis, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental, bisa membutuhkan biaya perawatan ratusan ribu dolar."
Arahan itu juga menekankan agar petugas visa mempertimbangkan obesitas, karena kondisi ini dinilai dapat menyebabkan sleep apnea (gangguan tidur serius), tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.
Baca Juga: Hadeh, Turis Tinggal 10 Hari di Toilet Umum Setelah Masa Visanya Habis
Petugas visa juga diminta menilai ketidaklayakan pemohon karena faktor lain, termasuk usia di atas masa pensiun serta jumlah tanggungan seperti anak-anak atau lansia.
Menanggapi laporan itu, wakil juru bicara Deplu AS Tommy Pigott mengatakan "bukan rahasia" lagi bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump "mengutamakan kepentingan rakyat Amerika."
"Hal ini termasuk menegakkan kebijakan yang memastikan sistem imigrasi kami tidak menjadi beban bagi pembayar pajak Amerika," kata Pigott kepada kantor berita Yonhap.
Melalui kebijakan "America First," Trump telah memperketat aturan imigrasi dan keamanan perbatasan sambil berjanji mengurangi pemborosan uang dari pembayar pajak.
(Sumber: Antara)
Ilustrasi Gedung Putih. (Antara)