Negara Eropa Terpaksa Bayarin Gaji Pegawai Pangkalan Militer AS Akibat Shutdown

Ntvnews.id, Moskow – Sejumlah negara di Eropa harus menanggung biaya operasional pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah mereka setelah para pegawai pangkalan tersebut tidak menerima gaji selama penutupan sebagian pemerintahan AS (government shutdown) yang kini telah berlangsung selama 40 hari.

Menurut laporan Associated Press yang dikutip oleh RIA Novosti, Senin, 10 November 2025, negara-negara tersebut berharap pemerintah AS akan mengganti biaya yang telah mereka keluarkan untuk sementara waktu.

Disebutkan bahwa Jerman, Polandia, Lituania, dan Greenland mengambil langkah menalangi kebutuhan operasional guna memastikan kelangsungan aktivitas di pangkalan militer AS. Sementara itu, di Italia dan Portugal, para pegawai tetap melanjutkan pekerjaan mereka meskipun belum menerima upah.

Baca Juga: Dalam Shutdown Pemerintahan AS, Trump Minta Gaji Tentara Tetap Aman

Sebelumnya, portal berita Axios mengabarkan bahwa Partai Demokrat di Senat AS menunjukkan kesediaannya untuk mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sementara guna mengakhiri kebuntuan anggaran.

Pendiri portal Punchbowl, Jake Sherman, menyebutkan bahwa Gedung Putih telah menyatakan dukungannya terhadap rencana pendanaan sementara tersebut yang diajukan di majelis tinggi Kongres.

Diketahui, tahun fiskal baru di AS dimulai pada 1 Oktober, namun Kongres belum mencapai kesepakatan terkait anggaran. Akibatnya, sejumlah lembaga pemerintah yang bergantung pada persetujuan pendanaan dari Kongres terpaksa menghentikan sebagian kegiatan operasional mereka.

Baca Juga: Shutdown Pemerintah AS Lumpuhkan Penerbangan, 10.000 Lebih Jadwal Terganggu

Situasi semacam ini bukanlah hal baru bagi AS. Beberapa kali dalam sejarah, kebuntuan politik di Kongres menyebabkan shutdown yang berdampak pada pegawai sipil dan layanan publik.

Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa masa penutupan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja secara massal dan pengurangan pembayaran. Ia juga menuding kebuntuan anggaran tersebut disebabkan oleh sikap Partai Demokrat, sementara Gedung Putih menggunakan momen itu untuk menghapus sejumlah program yang tidak sejalan dengan agenda Partai Republik.

(Sumber: Antara)