Logo Pentagon, markas pertahanan Amerika Serikat ((Antara))
Ntvnews.id, Washinton D.C - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan personel militer tetap terjaga di tengah krisis politik yang melanda Washington.
Dilansir dari Anadolu, Minggu, 12 Oktober 2025, dalam situasi penutupan pemerintah federal (shutdown) yang masih berlangsung, Trump menyatakan telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth agar "menggunakan semua anggaran yang ada" untuk menjamin para tentara tetap menerima gaji mereka tepat waktu pada 15 Oktober mendatang.
Melalui pernyataannya di platform Truth Social pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Trump menulis, "Kami telah mengidentifikasi anggaran untuk melakukan hal ini, dan Menteri Hegseth akan menggunakannya untuk membayarkan gaji tentara kita."
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai dampak penutupan pemerintahan terhadap sektor vital, termasuk pertahanan dan keamanan nasional.
Shutdown pemerintah federal AS secara resmi dimulai pada 1 Oktober, setelah kebuntuan politik di Kongres antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait rancangan anggaran belanja nasional.
Baca Juga: Hasrat Trump Dorong Pentagon Ganti Nama Jadi Departemen Perang
Ini menjadi shutdown pertama yang dialami Amerika Serikat dalam hampir tujuh tahun terakhir. Akibatnya, sebagian besar kantor pemerintahan, lembaga publik, hingga layanan administrasi terpaksa menghentikan operasinya sementara waktu.
Dampak paling serius dirasakan oleh para pegawai negeri dan anggota militer aktif. Sekitar 1,3 juta tentara aktif AS berpotensi tidak menerima gaji mereka pada tanggal 15 Oktober, apabila kebuntuan anggaran ini tidak segera diselesaikan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran besar di kalangan keluarga militer, terutama bagi mereka yang bergantung pada pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Langkah Presiden Trump untuk menginstruksikan penggunaan anggaran darurat dianggap sebagai upaya taktis untuk menghindari dampak langsung shutdown terhadap pasukan bersenjata. Sumber di Pentagon menyebutkan bahwa keputusan ini kemungkinan akan diambil dari dana cadangan internal yang masih tersedia dalam anggaran Departemen Pertahanan.
Baca Juga: Pentagon Sebut Serangan AS ke Iran Tak Bermaksud untuk Ubah Rezim
Namun, langkah tersebut juga menimbulkan perdebatan di kalangan politisi Washington. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai keputusan itu berpotensi melanggar batas otoritas eksekutif dalam pengelolaan anggaran yang semestinya berada di bawah pengawasan Kongres. Di sisi lain, para pendukung Trump memuji kebijakan ini sebagai bentuk kepemimpinan tegas dan keberpihakan terhadap tentara yang menjaga keamanan negara.
Shutdown kali ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang tahun pemilihan presiden, di mana Trump kembali menjadi kandidat kuat dari Partai Republik. Keputusan cepatnya untuk menjamin pembayaran gaji militer dipandang sebagai langkah strategis yang menunjukkan kepeduliannya terhadap stabilitas nasional serta dukungannya terhadap komunitas militer, yang selama ini menjadi salah satu basis pendukung terkuatnya.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth belum memberikan rincian teknis terkait mekanisme penggunaan dana tersebut. Namun, sejumlah pejabat di Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha keras memastikan pembayaran gaji personel militer tidak mengalami keterlambatan, meskipun krisis anggaran belum terselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
