Prabowo Gelar Ratas di Istana, Bahas Pemutihan BPJS hingga Substitusi Usaha Thrifting

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk membahas sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pemutihan iuran BPJS Kesehatan hingga kebijakan substitusi terhadap usaha pakaian bekas atau thrifting.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya bantuan konsumtif.

“Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin.

Ia menjelaskan bahwa Presiden memberi perhatian pada upaya penguatan ekonomi produktif, termasuk melalui kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan serta langkah substitusi bagi usaha pakaian bekas (thrifting).

Baca Juga: Infografik: Menkeu Purbaya Segera Hapus Tunggakan Iuran BPJS Senilai Rp20 Triliun

Menurutnya, ada sejumlah kebijakan konkret yang disepakati untuk segera dijalankan. Langkah pertama, seluruh fasilitas milik pemerintah akan dibuka untuk dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mewajibkan minimal 30 persen area di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk pengembangan UMKM.

Langkah kedua, pemerintah akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam” yang memanfaatkan aset negara tidak terpakai atau idle di lokasi strategis agar dapat digunakan oleh UMKM sebagai sarana pameran, promosi, dan pemasaran produk.

“Supaya ada display dan ekshibisi serta pemasaran yang efektif bagi UMKM kita,” ujar Cak Imin.

Baca Juga: Pemerintah Larang Thrifting, Masyarakat Diminta Tidak Beli Baju Bekas Impor

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan program pemerataan alat dan lahan produksi untuk petani miskin yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2.

“Desil 1 akan kita dorong memiliki alat produksi sendiri, termasuk dengan pembagian tanah-tanah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Terkait maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut. Kebijakan itu akan diikuti dengan program substitusi usaha thrifting agar pelaku ekonomi yang terdampak dapat beralih ke bidang usaha yang lebih sehat dan produktif.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Presiden Prabowo juga menyetujui program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri.

Program senilai Rp12 triliun tersebut akan difokuskan pada pelatihan keterampilan seperti pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), perhotelan (hospitality), serta pelatihan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” tutur Cak Imin.

(Sumber: Antara)