Soal Subsidi Kereta, Prabowo: Rakyat Bayar 20 Persen, Pemerintah Tanggung 60 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar 60 persen terhadap biaya layanan kereta api nasional. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu menanggung sekitar 20 persen dari total biaya perjalanan. Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan transportasi publik tetap terjangkau bagi rakyat.

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Prabowo menekankan bahwa dana untuk subsidi tersebut sejatinya juga berasal dari rakyat, baik melalui pajak maupun kekayaan negara. Ia menilai, ketika rakyat telah memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka pemerintah wajib mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan berkualitas.

Baca Juga: Prabowo Soal Utang Whoosh: Kita Mampu dan Kuat, Duitnya Ada

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat,” tegas Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menyoroti polemik seputar utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan ramai dibahas publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari permasalahan tersebut secara mendalam dan siap bertanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” ujar Prabowo.

Prabowo Subianto (NTVnews.id)

Kepala Negara juga mengingatkan agar isu ini tidak dipolitisasi dan tidak dijadikan alat untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah mampu menangani persoalan tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa proyek Whoosh maupun transportasi publik lainnya tidak semestinya dinilai dari sisi untung dan rugi semata. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana proyek tersebut memberi manfaat bagi rakyat banyak.

Baca Juga: Puan Sebut Rekam Jejak Soeharto Perlu Dicermati Sebelum Diberi Gelar Pahlawan

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO),” ujar Prabowo menegaskan.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dibangun dengan total nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS).

Sebanyak 75 persen dari total dana tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara 25 persen sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium pemegang saham, yakni gabungan BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen, dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen. Dengan tegas, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran pemerintah melalui subsidi transportasi dan tanggung jawab terhadap proyek nasional seperti Whoosh merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam melayani rakyat dan menjaga keadilan sosial di seluruh Indonesia.