Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai bahwa rekam jejak Soeharto perlu dikaji dan dicermati secara menyeluruh sebelum keputusan tersebut diambil.
Puan mengatakan dirinya menghormati proses wacana pemberian gelar itu, namun penelaahan terhadap rekam jejak tokoh yang diusulkan sangat penting dilakukan.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang apakah pemberian gelar tersebut memang diperlukan serta menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya.
“Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan 40 nama tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini. Di antara nama-nama tersebut terdapat aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; Presiden ke-2 RI Soeharto; serta Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Selain itu, tokoh lain yang juga diusulkan antara lain ulama besar asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
(Sumber: Antara)
            
 Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 4 November 2025. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi. (Antara)