Presiden Taiwan Tolak Aturan "Satu Negara, Dua Sistem” dari China

Ntvnews.id, Taiwan - Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan sistem “satu negara, dua sistem” yang ditawarkan oleh China. Ia menekankan bahwa Taiwan harus mempertahankan kebebasan, demokrasi, serta tekad untuk membela diri dari ancaman Beijing.

Pernyataan tersebut disampaikan Lai pada Jumat 31 Oktober 2025, sebagai penolakan terhadap dorongan terbaru China untuk menempatkan pulau itu di bawah kendalinya.

Pekan ini, China menyatakan bahwa pihaknya “sama sekali tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan” terhadap Taiwan, menunjukkan nada yang jauh lebih keras dibanding serangkaian artikel media pemerintah sebelumnya yang menjanjikan pemerintahan otonomi “ramah” bagi Taiwan jika bergabung dengan Beijing — seperti yang diterapkan di Hong Kong dan Makau.

William Lai Presiden Taiwan (Istimewa)

Berbicara di hadapan para prajurit di pangkalan militer Hukou, Taiwan utara, Lai — yang dianggap Beijing sebagai “separatis” — menegaskan bahwa hanya kekuatan yang dapat membawa perdamaian sejati.

“Menerima klaim agresor dan mengabaikan kedaulatan jelas tidak akan membawa perdamaian. Karena itu, kita harus mempertahankan status quo dengan martabat dan keteguhan, menolak dengan tegas aneksasi, agresi, dan upaya pemaksaan penyatuan,” ujar Lai.

Baca Juga: Menjelang Pertemuan Trump-Xi, China Latih Penerbangan Bomber di Dekat Taiwan

“Kami menolak sistem ‘satu negara, dua sistem’ karena kami akan selamanya menjunjung tinggi sistem konstitusi yang bebas dan demokratis,” tambahnya.

Kantor Urusan Taiwan China belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Tidak ada partai politik besar di Taiwan yang mendukung konsep “satu negara, dua sistem” yang ditawarkan Beijing.

Lai menegaskan bahwa Republik China — nama resmi Taiwan — dan Republik Rakyat China “tidak berada dalam hubungan saling tunduk”. Ia menekankan bahwa kedaulatan Taiwan tidak dapat dilanggar atau dianeksasi, serta masa depan negara itu hanya bisa diputuskan oleh rakyatnya sendiri.

“Upaya rakyat Taiwan untuk menjaga kedaulatan serta mempertahankan gaya hidup yang bebas dan demokratis tidak boleh dianggap sebagai provokasi. Berinvestasi dalam pertahanan nasional berarti berinvestasi dalam perdamaian,” kata Lai.

Presiden Lai sebelumnya telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5 persen dari PDB pada tahun 2030, guna memperkuat pertahanan Taiwan menghadapi ancaman militer yang semakin meningkat dari China.

Kunjungan Lai ke Hukou dilakukan dalam rangka upacara peresmian batalion pertama tank M1A2T Abrams milik Taiwan, yang diproduksi oleh General Dynamics Land Systems, anak perusahaan dari perusahaan pertahanan Amerika Serikat General Dynamics.

Hingga kini, Taiwan telah menerima 80 dari total 108 unit tank M1A2T yang dipesan dari Amerika Serikat — sekutu internasional utama sekaligus pemasok senjata terbesar bagi Taipei, meskipun kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Tank M1A2T Abrams dilengkapi kemampuan menembakkan amunisi anti-tank berdaya ledak tinggi serta peluru energi kinetik seperti armor-piercing fin-stabilised discarding sabot (APFSDS), menjadikannya salah satu kendaraan tempur paling canggih dalam arsenal Taiwan.

(Sumber : CNA)