Mensos: 2 Juta Penerima Bansos Dinyatakan Tidak Layak Setelah Uji Lapangan

Ntvnews.id, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sekitar dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial (bansos), baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan, pada medio triwulan IV tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025 mengatakan hasil tersebut diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan bersama pemerintah daerah selama lima hari terakhir. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran.

“Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dilakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hasilnya, per hari ini sudah dua juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak menerima bansos,” ujar Saifullah.

Baca Juga: Mensos: 14 Juta KPM Terima Bansos Reguler pada Pekan Ini

Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten/kota dengan metode drone check atau verifikasi lapangan bersama, guna mencocokkan data penerima dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Menurut Mensos, penyesuaian data ini sangat penting karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru yang saat ini masih dalam proses verifikasi untuk program bansos reguler maupun Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025.

“Ya sekali lagi saya mohon kesabarannya karena yang baru ini masih perlu crosscheck ke sejumlah pihak. Ya mudah-mudahan paling lambat November sudah tersalurkan semua,” katanya.

Baca Juga: Mensos: 14 Juta KPM Terima Bansos Reguler pada Pekan Ini

Kemensos juga memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap memperbarui data penerima manfaat agar program bantuan lebih akurat.

Data hasil verifikasi dari daerah, lanjut Saifullah, akan menjadi dasar bagi Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat validasi serta pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), demi ketepatan penyaluran bansos di masa mendatang.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga dalam waktu singkat kita mendapatkan data balikan yang sangat penting untuk diteruskan ke BPS,” ujarnya.

(Sumber: Antara)