Sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat (AS) telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS (sekitar Rp356,7 triliun) untuk mendukung operasi militer Israel, termasuk di Gaza, Lebanon, dan Suriah. ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Ntvnews.id, Gaza - Pasukan Amerika Serikat akan mulai beroperasi di sebuah pangkalan militer Israel pada Ahad untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, demikian menurut laporan media Israel.
Dilansir dari AFP, Senin, 13 Oktober 2025, menyebut bahwa sedikitnya 200 tentara AS akan ditempatkan di Pangkalan Udara Hatzor di Israel selatan sebagai bagian dari satuan tugas pemantau gencatan senjata tersebut. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi baik dari otoritas Amerika Serikat maupun Israel.
Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan kepada Kanal 12 bahwa penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza “belum menjadi pembahasan saat ini.” Namun, pejabat lain menyebut bahwa utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bersama timnya telah mulai memetakan rencana penarikan pasukan berikutnya.
Dalam unggahannya di platform X pada Sabtu, Witkoff menyatakan bahwa ia, bersama Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Bradley Cooper dan menantu Trump, Jared Kushner, telah mengunjungi Gaza “untuk memverifikasi kepatuhan Israel terhadap Fase I kesepakatan.”
Baca Juga: Trump dan Presiden Mesir Pimpin KTT Perdamaian Akhiri Perang di Gaza
Media Israel juga melaporkan bahwa kunjungan Witkoff ke Gaza dimaksudkan untuk meninjau lokasi penempatan pasukan multinasional yang akan terdiri dari tentara negara-negara Islam, Arab, dan Eropa. Pasukan tersebut nantinya akan dikerahkan di antara kawasan perkotaan yang telah ditinggalkan pasukan Israel dan di sepanjang perbatasan Gaza–Israel.
“Sesuai kesepakatan, tentara Israel tidak akan melakukan penarikan tambahan sampai Pasukan Stabilisasi Internasional memasuki Gaza,” tulis Kanal 12, seraya menambahkan bahwa pengerahan pasukan tersebut kemungkinan akan memakan waktu beberapa pekan.
Rencana pembentukan pasukan multinasional itu diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin mendatang. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara Arab akan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan mandat resmi bagi pasukan stabilisasi, meski Israel disebut menolak usulan tersebut karena dianggap dapat membatasi ruang gerak militernya.
KTT Sharm el-Sheikh akan dipimpin bersama oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dengan kehadiran lebih dari 20 negara. Menurut pernyataan kepresidenan Mesir, pertemuan tersebut bertujuan “mengakhiri perang di Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka babak baru keamanan regional.”
Baca Juga: Gencatan Senjata di Gaza Dimulai, Israel Siapkan Pembebasan Sandera
Sebelumnya, pada Rabu, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati fase pertama dari rencana 20 poin yang diajukan pada 29 September. Kesepakatan itu mencakup gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Fase pertama mulai berlaku pada Jumat.
Fase kedua dari kesepakatan itu akan meliputi pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa Hamas, pembentukan pasukan multinasional, serta perlucutan senjata Hamas.
Sejak Oktober 2023, perang yang disebut banyak pihak sebagai genosida Israel yang didukung AS telah menewaskan lebih dari 67.600 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menjadikan Gaza nyaris tak layak huni.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
