Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu, 28 September 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin, 29 September 2025 untuk membahas dan merumuskan langkah pencegahan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah kasus serupa meningkat di berbagai wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, “Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekretaris daerah.”
Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Tito menambahkan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Pemanis Nol Kalori Sedang Populer, Apakah Lebih Sehat Dibanding Gula?
Ia menjelaskan, rapat tersebut juga akan menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan arahan teknis bagi kepala daerah hingga kepala dinas kesehatan di seluruh wilayah agar kasus keracunan tidak kembali terulang.
Sebelumnya, sejumlah daerah melaporkan peningkatan kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi makanan dari Program MBG, sehingga banyak yang harus mendapatkan perawatan medis.
Badan Gizi Nasional (BGN) selaku leading sector program ini telah mengeluarkan keputusan khusus untuk mencegah insiden serupa. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, “Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat.”
Ia menjelaskan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan kepolisian untuk melakukan evaluasi langsung di lapangan. Tim ini ditugaskan memastikan kondisi dapur mitra memenuhi standar sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Baca Juga: Forum Pemred dan Dewan Pers Kritik Pencabutan ID Card Jurnalis CNN Indonesia oleh Istana
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
