Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. ANTARA/Tri Meilani Ameliya. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan mandat kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons atas insiden keracunan yang terjadi akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, sejumlah instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, serta Badan Gizi Nasional mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada hari Minggu, 28 September 2025.
“Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam.” Ia menambahkan bahwa pemerintah dan instansi terkait tengah fokus menghadapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan makanan MBG yang baru-baru ini menimpa Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi usai mengikuti rakor.
“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," tegasnya.
Dalam sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan langkah-langkah tegas untuk memastikan program MBG tetap aman dan higienis bagi anak-anak Indonesia.
“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujar Zulkifli.
Baca Juga: BGN Buka Hotline Aduan untuk Program MBG
Ia menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higienis (SLHS) sebagai syarat wajib bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tegasnya.
Zulkifli juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia dalam memantau SPPG secara rutin. Menurutnya, kehadiran tenaga kesehatan di tingkat daerah sangat penting guna memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 Oktober, untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat virtual bersama seluruh kepala daerah pada Senin, 29 September.
"Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” kata Tito.
Rapat daring tersebut, yang dimulai pukul 08.00 WIB, bertujuan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan serta penerapan standar higienis di setiap SPPG.
Rakor yang digelar mulai pukul 13.00 WIB dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
