Sugiono di PBB: Dukungan Politik terhadap UNRWA Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 26 Sep 2025, 11:11
thumbnail-author
Irene Anggita
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Luar Negeri Sugiono saat berbicara pada Pertemuan Tahunan Menteri tentang UNRWA yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9/2025). Menteri Luar Negeri Sugiono saat berbicara pada Pertemuan Tahunan Menteri tentang UNRWA yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9/2025). (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan, terutama di tengah upaya pembubaran badan bantuan PBB bagi pengungsi Palestina tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono saat menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Tahunan tentang UNRWA yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis.

“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” kata Sugiono.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam pertemuan UNRWA bertujuan menegaskan kembali dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap badan PBB tersebut, karena pekerjaan UNRWA tidak hanya penting, tetapi juga nyata dirasakan oleh jutaan warga Palestina.

Sugiono menambahkan bahwa UNRWA merupakan bagian integral dari multilateralisme, namun saat ini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berupa tekanan politik dan finansial.

Baca Juga: Sugiono: Indonesia Berdiri Bersama Qatar di Situasi Sulit Ini

“Tantangan ini mencakup tekanan politik, kekurangan pendanaan, hingga upaya untuk melemahkan, menghapus, atau bahkan membubarkan badan ini,” ujarnya.

Dijelaskan pula bahwa aktivitas UNRWA secara politis dihalangi oleh Israel, melalui pelarangan kegiatan UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki dan pengakhiran perjanjian 1967 antara Israel dan UNRWA, yang mencabut hak istimewa serta kekebalan staf UNRWA.

Selain itu, pendanaan UNRWA menurun drastis akibat penarikan dukungan dari beberapa negara. Sebagian besar dana UNRWA berasal dari kontribusi sukarela, sehingga badan ini kesulitan menjaga kelangsungan operasionalnya.

Pemerintah Indonesia juga menyoroti inisiatif UN Aid Initiatives dari Sekretaris Jenderal PBB, khususnya Workstream 3, yang mengusulkan kemungkinan perubahan struktural dan penataan ulang program bantuan kemanusiaan di seluruh badan PBB.

Baca Juga: Syarat Indonesia Akui Israel, Menlu Sugiono: Palestina Harus Merdeka

Menurut Sugiono, penting untuk memastikan bahwa proses perubahan tersebut tidak mengurangi atau mengubah mandat UNRWA, terutama perannya dalam menegakkan hak-hak pengungsi Palestina.

“Lebih jauh lagi, karena pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi merupakan nadi dari operasi UNRWA, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi kepada UNRWA, baik melalui pemerintah kami maupun melalui saluran-saluran inovatif lainnya,” ujarnya.

Sugiono memperingatkan bahwa operasional normal UNRWA diperkirakan hanya dapat berjalan hingga akhir September 2025, dan pada November hanya mampu beroperasi dua hari dalam seminggu.

Sejak 2024, Indonesia telah meningkatkan dukungan pendanaan kepada UNRWA, baik melalui bantuan terkoordinasi dari berbagai pihak, peningkatan kontribusi sukarela, maupun melalui kerja sama antara BAZNAS dan UNRWA.

Sumber: ANTARA

x|close