Presiden Brasil Lula Sindir Trump di Sidang Umum PBB

Ntvnews.id, New York - Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, melontarkan sindiran kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas beserta delegasinya menjelang Sidang Umum PBB di New York. Lula menyayangkan keputusan tersebut.

Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lula lebih dulu menyinggung konflik yang terus berkecamuk di Palestina. Ia menegaskan bahwa serangan yang dilancarkan Hamas memang tidak dapat dibenarkan, tetapi serangkaian aksi militer Israel jelas salah dan termasuk dalam kategori genosida.

"Tidak ada situasi yang lebih menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan ilegal daripada yang terjadi di Palestina. Serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun," kata Lula dalam siaran langsung YouTube United Nations, Rabu, 24 September 2025.

"Namun, tidak ada satu pun yang dapat membenarkan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di sana, di bawah berton-ton reruntuhan, terkubur puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa," imbuhnya.

Baca Juga: Prabowo Ingin Indonesia Jadi Pusat Solusi bagi Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Dunia

Ia juga menyoroti kondisi kelaparan di Gaza yang digunakan sebagai dalih untuk mengusir penduduk. Menurutnya, tragedi kemanusiaan ini harus segera dihentikan.

"Pembantaian ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bisa mencegahnya. Di Gaza, kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan pemindahan paksa penduduk tidak dihukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Lula menilai kondisi Gaza seharusnya bisa langsung disampaikan di forum PBB. Namun, ia menyesalkan langkah pemerintahan Trump yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi.

"Ini adalah solusi yang dipertahankan oleh lebih dari 150 anggota PBB yang ditegaskan kembali kemarin di sini. Di sidang paripurna yang sangat paripurna, namun dihalangi oleh satu hak veto. Sangat disesalkan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dicegah oleh negara tuan rumah dengan 'menduduki' (menjajah) bangku Palestina pada momen bersejarah ini," jelasnya.

Baca Juga: Singgung Soal Palestina di Sidang PBB, Prabowo: Bisakah Kita Tetap Diam?

Sebagaimana diketahui, AS menegaskan tidak akan mengizinkan Mahmoud Abbas melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, di mana sejumlah negara sekutu Washington berencana mengakui negara Palestina.

Mengutip Reuters, pemerintahan Trump menolak serta mencabut visa pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat dengan alasan telah "merusak prospek perdamaian."

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keputusan yang diumumkan pada Jumat, 29 Agustus 2025 itu berdampak pada Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya.

Kendati demikian, Majelis Umum PBB tetap memberikan ruang bagi Mahmoud Abbas untuk menyampaikan pesannya melalui rekaman video.

"Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum," kata keterangan resmi PBB.