Ilustrasi penjagaan tentara Nepal di lembaga dan institusi strategis negara setelah terjadi gelombang demostrasi sejak 4 September 2025 yang dipicu oleh pelarangan operasional sejumlah platform media sosial. (ANTARA)
Ntvnews.id, Kathmandu - Pemerintah sementara Nepal resmi mengumumkan paket bantuan sekaligus langkah penghematan untuk menangani dampak besar dari protes "Gen Z" yang dipimpin kalangan muda pada awal bulan ini, demikian laporan media lokal, Kamis.
Dilansir dari Anadolu, Jumat, 26 September 2025, Gelombang protes meluas tersebut menewaskan lebih dari 70 orang dan memicu kerugian ekonomi hingga miliaran dolar. Menurut Kathmandu Post, total kerugian diperkirakan hampir menyamai anggaran 1,5 tahun Nepal atau sekitar setengah dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Dari penilaian awal sektor swasta, kerugian bisnis mencapai 80 miliar rupee Nepal (sekitar Rp9,5 triliun), dengan 15.000 pekerjaan langsung terdampak. Sektor pariwisata menjadi yang paling terpukul.
Kabinet menyetujui paket bantuan untuk menstabilkan sektor rentan, mempercepat pemulihan, dan menjaga keberlangsungan ekonomi pasca-kerusuhan. Program ini mencakup berbagai keringanan agar bisnis bisa kembali beroperasi.
Baca Juga: Nepal Gratiskan Visa Turis dan Sediakan Bus Gratis Pasca Kerusuhan di Kathmandu
Perusahaan maupun lembaga yang mengalami vandalisme, pembakaran, atau penjarahan akan memperoleh pembebasan bea masuk dan cukai hingga 50 persen untuk impor furnitur, mesin, serta peralatan.
Bagi usaha tanpa asuransi yang menderita kerugian, otoritas pajak akan menggunakan prosedur penilaian sederhana sehingga memungkinkan adanya potongan pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, tersedia juga pinjaman rekonstruksi dan penundaan pembayaran pokok maupun bunga.
Baca Juga: Nepal Hentikan Jam Malam Setelah Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara
Salah satu program utama adalah Skema Perlindungan Gaji, yang difokuskan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
“Langkah ini dirancang untuk mencegah PHK massal dan memastikan pekerja tetap digaji selama bisnis dibangun kembali,” bunyi rancangan pemerintah.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan penghematan melalui pemangkasan belanja ketat. Semua proyek kecil di tingkat provinsi dan daerah resmi dibatalkan, serta tidak akan ada pendanaan baru pada tahun fiskal berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
