Nepal Hentikan Jam Malam Setelah Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara

Ntvnews.id, Kathmandu - Pembatasan mobilitas sementara yang sebelumnya diberlakukan di Kathmandu dan sejumlah kota lain di tengah gelombang kerusuhan resmi dicabut. Informasi tersebut disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Kathmandu pada Sabtu.

"Kami informasikan bahwa pembatasan pergerakan sementara di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur telah dicabut. Namun demikian, akses ke beberapa area di Kathmandu kemungkinan masih dilarang. Mohon ikuti arahan otoritas terkait hal ini," kata Kedubes Rusia melalui Telegram.

Keputusan pencabutan jam malam dilakukan setelah mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki dilantik sebagai perdana menteri sementara Nepal, menurut laporan surat kabar Himalayan Times.

Pada Jumat, portal Khabarhub juga mengabarkan bahwa Karki telah resmi diambil sumpah untuk memimpin pemerintahan transisi.

Baca Juga: Parlemen Nepal Dibubarkan, Pemerintahan Sementara Segera Dibentuk

Penerapan pembatasan di Nepal sebelumnya dilakukan menyusul kerusuhan massal di ibu kota pada awal pekan yang menewaskan sedikitnya 34 orang serta melukai lebih dari 1.300 orang. Kerugian fasilitas publik maupun pribadi ditaksir mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp22,9 triliun.

Sebelumnya, pada 4 September otoritas Nepal juga sempat memblokir akses media sosial akibat melewati tenggat registrasi di Kementerian Komunikasi. Kebijakan tersebut akhirnya dicabut setelah gelombang protes besar-besaran pecah.

Baca Juga: Lebih dari 13.500 Napi Kabur di Nepal

Adapun Perdana Menteri Nepal, Sharma Oli, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, 9 September 2025. Keputusan itu diambil setelah massa demonstran menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di Kathmandu.

Aksi tersebut memicu aparat keamanan menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam untuk membubarkan kerumunan. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.