Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, sempat melontarkan kritik terkait peran TNI dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kritik itu kemudian berujung pada permintaan maaf terbuka yang disampaikan langsung kepada Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono.
Permintaan maaf tersebut disampaikan usai pertemuan terbatas antara Bupati Blora Arief Rohman, Dandim 0721/Blora Letkol Inf Agung Cahyono, Ketua DPRD Blora Mustopa, dan Subroto, di Ruang Tamu Bupati, Rabu, 24 September 2025.
"Kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan Undang-Undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya," jelasnya.
Ketika ditanya apakah akan menarik kembali ucapannya yang menyinggung soal tugas TNI hanya perang dan mempertanyakan keterlibatan dalam program MBG, Subroto menegaskan bahwa hal itu terjadi karena ketidaktahuannya.
"Ya itu karena keteledoran kami, karena kami tidak paham Undang-Undang TNI, karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI (tugasnya) pasti hanya bicara perang," jelasnya.
"Kami berpesan bahwa program yang kita kawal adalah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," terangnya.
Baca Juga: Uji Formil Rampung, MK Lanjutkan Persidangan Uji Materi UU TNI
Respons TNI
Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, merespons dengan menerima permintaan maaf tersebut. Ia menegaskan TNI tidak memiliki kebencian terhadap siapapun.
"Ya, mungkin hari ini sudah di klarifikasi sama beliaunya. Beliau minta maaf atas kesalahpahaman ini. Dan kita ingin ke depan kita bersama-sama mensukseskan seluruh program yang ada di pemerintahan dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
"Jadi, semuanya kita bersama-sama sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semuanya pasti ada sangkut pautnya, ada kewenangannya. Kita dari TNI, menerima permintaan maaf dari Pak Broto. Ke depan kita sama-sama bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan program-program yang ada di sini," tambah Agung.
Baca Juga: TNI AL Perkuat Hubungan Militer dengan Rusia
Kritik Sebelumnya
Sebelum permintaan maaf tersebut, Subroto cukup keras mengkritik keterlibatan TNI dalam program MBG. Ia menilai peran Kodim dan Koramil terlalu dominan, sementara lembaga lain justru terpinggirkan.
"Ini uang rakyat, meskipun program pemerintah, program presiden, tidak semena-mena terus semuanya diam-diam saja. Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini konstruksi makanan. Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," bebernya.
Politisi PDIP itu juga menyoroti minimnya pelibatan stakeholder penting di daerah, termasuk Dinas Kesehatan.
"Sampai Dinas Kesehatan pun program ini tidak tahu. Bisa ditanyakan kalau enggak percaya. Dinas Kesehatan itu enggak tahu. Harus seperti apa itu, speknya seperti apa, tidak dilibatkan sama sekali," jelasnya.
Karena itu, ia sempat mengusulkan perlunya pengawasan independen agar pelaksanaan program MBG lebih transparan dan akuntabel.
"Pengawasannya hampir tidak ada, karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kami menyarankan untuk kemudian dibentuk pengawasan independen," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
