Audiensi dengan Pemerintah, Serikat Petani Ajukan 6 Tuntutan

Ntvnews.id, Jakarta - Perwakilan serikat petani menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Audiensi yang dimulai sekitar pukul 12.28 WIB itu diikuti sejumlah organisasi tani, antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), serta perwakilan petani ubi kayu asal Lampung.

“Mereka yang ditunjuk oleh bapak presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita. Kita sudah menyampaikan enam permohonan,” ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Baca Juga: Dasco Pimpin Audiensi Audiensi dengan Demonstran Petani

Ada pun enam tuntutan yang disampaikan petani mencakup penyelesaian konflik agraria dengan menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap petani. Mereka juga mendesak pemerintah segera membagikan tanah-tanah perkebunan dan kehutanan kepada petani, serta meminta agar penertiban kawasan hutan tidak merampas lahan yang sudah dikelola petani.

“Dan saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani, justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani,” kata Henry.

Baca Juga: Petani Sukabumi Temukan Bom Mortir Sisa Perang Dunia II di Sawah

Selain itu, petani meminta revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, serta perubahan Undang-Undang Pangan agar lebih menitikberatkan pada kedaulatan pangan dan pengurangan impor. Mereka juga mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan untuk menjamin akses lahan bagi petani dan masyarakat adat.

Tuntutan berikutnya adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak memberikan peluang kerja bagi petani. Terakhir, mereka menekankan pentingnya pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional agar program pemerintah sejalan dengan kebutuhan petani.

“Supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun kooperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya,” tegas Henry.