Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa tata ruang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Menurut AHY, keberhasilan kota-kota di seluruh dunia dalam menjadi maju dan modern tidak lepas dari perencanaan urban yang matang.
"Oleh karena itu mari kita hadirkan sebuah spirit bahwa dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Artinya yang menentukan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pembangunan infrastruktur apa pun sektor yang sedang kita kelola," ujar AHY dalam Townhall Meeting di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Dia menambahkan bahwa tata ruang merupakan isu mendasar yang berdampak langsung pada berbagai masalah, mulai dari bencana hingga kemacetan, serta kenyamanan hidup masyarakat yang sering kali diabaikan.
"Hal yang sering diabaikan bahwa bukan yang terjadi di hilir saja yang harus kita atasi tapi apa yang terjadi di hulu. Ini masalah tata ruang. Apa yang terjadi di hulu karena seharusnya lahan yang tidak boleh dibangun akhirnya dibangun tanpa izin, ilegal, kemudian mengurangi daerah resapan. Inilah yang menyebabkan banjir semakin parah," kata AHY.
Baca Juga: Dukung Strategi Pertumbuhan-Pemerataan Ekonomi Prabowo, AHY Beberkan 5 Pilar Ekonomi Baru
AHY mencontohkan kasus Aceh Tamiang, yang beberapa waktu lalu terdampak banjir dan tanah longsor. Luasan kawasan hutan lindung dan budidaya di wilayah tersebut sebelumnya hampir seimbang, namun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) 2023, terjadi penurunan luas hutan lindung secara signifikan karena sebagian berubah menjadi kawasan budidaya.
"Jadi mari kita coba bedah dengan cermat lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya, dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu," kata AHY.
Lebih jauh, AHY menekankan bahwa pembangunan harus selalu berbasis data dan informasi yang kredibel. Sebagai koordinator pembangunan infrastruktur lintas sektor, fokus utama pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan tata ruang wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dasar dari target ini adalah pemanfaatan informasi geospasial lengkap, seperti peta skala besar 1 banding 5 ribu, yang menjadi referensi penting dalam seluruh perencanaan pembangunan.
Tanpa peta semacam ini, penyusunan rencana detail tata ruang akan sulit dilakukan, sementara para pengambil keputusan, pemimpin daerah, pelaku usaha, dan investor sangat membutuhkan informasi tersebut.
Baca Juga: AHY Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata dan Adil
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan arahan dalam Townhall Meeting di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. (ANTARA/Aji Cakti) (Antara)