Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Kian Terkikis, Capai Titik Paling Kritis

Ntvnews.id, Amerika - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Selasa 23 September 2025 memberikan peringatan bahwa keberlangsungan solusi dua negara semakin terkikis dan kini berada pada titik paling kritis dalam lebih dari satu generasi.

Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada pertemuan tingkat tinggi mengenai isu Palestina, Guterres menegaskan bahwa pembangunan permukiman yang terus berlanjut, praktik aneksasi de facto, serta pengusiran paksa warga Palestina menjadi bukti nyata terkikisnya harapan atas solusi tersebut.

"Siklus kekerasan mematikan, termasuk yang dilakukan oleh pemukim ekstremis, telah mengukuhkan pendudukan Israel yang melanggar hukum dan mendorong kita semakin dekat ke titik yang tidak dapat diperbaiki lagi," kata dia.

Ia menyoroti keputusan Israel yang baru-baru ini menyetujui pembangunan permukiman di kawasan E1, yang menurutnya sangat berbahaya. Jika kebijakan itu dijalankan, maka wilayah Tepi Barat yang diduduki akan sepenuhnya terpisah sehingga menghancurkan kesinambungan teritorial negara Palestina.

"Permukiman Israel bukan sekadar isu politik. Permukiman tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional," tegas Guterres.

Sekjen PBB itu turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis dan Arab Saudi yang kembali menginisiasi konferensi internasional tingkat tinggi tentang penerapan solusi dua negara pada Senin 22 September 2025. Ia juga menyambut baik pengakuan terhadap Negara Palestina oleh semakin banyak negara dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Sekjen PBB Tekankan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Sidang Umum ke-80

Guterres mendorong negara-negara anggota PBB untuk memanfaatkan momentum konferensi tersebut. Menurutnya, apa yang disebut sebagai "day after" di Gaza, atau hari ketika konflik berakhir, harus dibangun berdasarkan hukum internasional, bebas dari praktik pembersihan etnis, serta memiliki arah politik yang jelas menuju solusi dua negara yang sah.

Ia menegaskan perlunya tindakan segera untuk menghentikan tren berbahaya yang terjadi di lapangan. Lebih jauh, Guterres menyerukan penghentian ekspansi permukiman serta kekerasan yang dilakukan pemukim, termasuk ancaman aneksasi yang masih terus membayangi.

Ia menegaskan bahwa seruan Mahkamah Internasional harus diikuti, termasuk perintah agar Israel menghentikan pembangunan permukiman serta mengakhiri keberadaan ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki.

"Pendudukan ilegal harus diakhiri," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan tidak mungkin dicapai melalui kekerasan.

"Perdamaian menuntut komitmen kolektif terhadap diplomasi, hukum internasional, dan martabat semua orang," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Guterres menekankan bahwa Dewan Keamanan memiliki peran penting untuk bertindak.

"Ada tindakan yang harus diambil Dewan Keamanan. Ada tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dewan ini. Kita tidak boleh membiarkan momen rapuh ini berlalu begitu saja."

(Sumber : Antara)