Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah memperkuat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan menekan potensi pungutan liar (pungli).
"Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” kata di Kantor KSP Qodari, Senin, 22 September 2025.
Ia menegaskan bahwa setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Ratusan Murid Keracunan, Bupati Garut Tutup Sementara Dapur MBG Kadungora
"Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menyinggung soal pengelolaan investasi SPPG yang rawan pungli.
"Mungkin perlu dipikirkan strategi baru untuk mengejar target 30 ribu SPPG. Sekaligus mengurangi risiko adanya pungutan-pungutan liar oleh yayasan kepada investor SPPG yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas bahan dan bisnis,” jelasnya.
Ia pun menawarkan mekanisme transparansi dalam pembangunan SPPG.
"Dari target 83 juta penerima dan 30 ribu SPPG, langsung saja itu dibikin titik-titiknya dan dibuka kepada publik. Silahkan siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG dengan cara seperti itu orang tahu titik-titik yang ada, bisa daftar online,” ucap Qodari.
Baca Juga: Mensesneg Sampaikan Permintaan Maaf dan Janji Pulihkan Korban Keracunan Program MBG
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia.
"Kalau ada pungli pada SPPG maka alokasi angka 10 ribu untuk bahan pangan SPPG ini nanti bisa berkurang tergantung berapa punglinya. Nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun, yang ujungnya bisa menimbulkan risiko keracunan,” tegasnya.
Qodari memastikan pemerintah berkomitmen menjalankan program MBG sesuai standar.
"Kalau dijalankan dengan benar, teman-teman sekalian, pengelolaan SPPG, manajemen SPPG, tidak ada pungli, sesuai dengan SOP, ada SLHS, insya Allah program MBG akan berjalan dengan baik dan risiko keracunan bisa diatasi,” pungkasnya.
Baca Juga: KSP Bakal Kaji Skema Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
