Bahlil: Rapat DPN Bahas Tata Kelola SDA dan Penguatan PT Timah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Jakarta membahas tata kelola sumber daya alam (SDA) serta strategi memperkuat PT Timah, khususnya dalam pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung.

“Ya, yang pertama adalah penataan PT Timah agar kuat, jadi PT Timah harus kita diperkuat, karena 89 persen dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. “Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian dari kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu, mereka yang dilibatkan wajib memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” ujarnya.

Baca Juga: Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kementerian Keuangan Rp52,02 T untuk 2026

Rapat DPN digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis. Rapat itu membahas pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas SDA.

Rapat dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN, dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris DPN, serta jajaran deputi DPN, antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan kepala staf tiga matra TNI.

Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro.

Rapat berlangsung tertutup dan diawali dengan paparan dari Restu Widiyantoro mengenai kondisi terkini pertambangan timah di Bangka Belitung. Ia menyoroti maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi belum optimal.

Baca Juga: Immanuel Ebenezer Pakai Peci Saat Diperiksa KPK: Biar Lebih Keren

Restu juga menyampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh pemerintah, yaitu penertiban penambangan ilegal dan langkah-langkah penataan lainnya.

Dalam rapat itu, Menteri ESDM Bahlil turut memaparkan regulasi pertambangan, sedangkan Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan aktivitas ilegal terkait bea cukai.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyoroti keberadaan tenaga kerja asing yang perlu diawasi, dan Brian Yuliarto menegaskan posisi strategis timah sebagai logam tanah jarang.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Bantah Isu Masuk Bursa Reshuffle

(Sumber: Antara)