Dentum Pembubaran Parlemen Thailand Berdengung dan Dorong Pemilu Baru

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Sep 2025, 08:04
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Kabinet Thailand menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, Sabtu, 30 Agustus 2025, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang ditangguhkan ka Kabinet Thailand menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, Sabtu, 30 Agustus 2025, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang ditangguhkan ka (ANTARA)

Ntvnews.id, Bangkok - Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengumumkan bahwa ia telah mengajukan petisi kepada Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X) untuk membubarkan parlemen dan segera menyelenggarakan pemilihan umum baru.

“Saya sudah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tadi malam sesuai konstitusi untuk pembubaran parlemen,” ujar Wechayachai dalam konferensi pers di Bangkok, dikutip dari AFP, Kamis, 4 September 2025.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena situasi politik yang tidak biasa, khususnya terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Paetongtarn Shinawatra yang diputuskan berdasarkan perintah pengadilan.

Baca Juga: Thailand Keluarkan Jurus Buat Dongkrak Turis Asing, Apa Itu?

Menurut Wechayachai, terdapat kemungkinan Partai Rakyat yang kini berada di posisi oposisi justru mendukung calon perdana menteri dari Partai Bhumjaithai, meski tetap berada di luar koalisi pemerintah.

Kondisi ini, lanjutnya, bisa mengancam stabilitas demokrasi Thailand karena berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah Partai Rakyat pada Rabu resmi menyatakan dukungannya kepada pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul.

Atas dasar itulah, Wechayachai menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemilu baru untuk memastikan legitimasi pemerintahan Thailand ke depan.

x|close