PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dicopot karena Skandal Telepon dengan Hun Sen

Ntvnews.id, Bangkok - Perdana Menteri Thailand yang ditangguhkan, Paetongtarn Shinawatra, resmi dicopot dari jabatannya pada Jumat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, melanggar aturan etika. Keputusan ini memicu babak baru gejolak politik di negeri Gajah Putih.

Paetongtarn, yang merupakan bagian dari dinasti politik keluarga Shinawatra, baru setahun menjabat sejak terpilih pada Agustus 2024 sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand.

Dalam keputusan dengan suara 6 banding 3, Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn “tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki karakteristik yang dilarang” berdasarkan konstitusi Thailand. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatannya.

Percakapan yang bocor pada 15 Juni lalu, di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Kamboja, memperdengarkan Paetongtarn menyapa Hun Sen dengan sebutan “paman” dan mengkritik tindakan militernya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Ia juga terdengar berkata, “Kalau Paman mau apa pun, bilang saja, nanti saya urus,” yang kemudian menjadi inti kasus terhadapnya.

Mahkamah menyebut Paetongtarn “tidak menunjukkan kejujuran dan integritas, serta secara serius melanggar standar etika” dalam percakapan itu.

Komentarnya yang dikonfirmasi asli oleh kedua pihak memicu amarah publik. Sentimen nasionalisme meningkat akibat konflik perbatasan, dan lawan politik menuduhnya mengorbankan kepentingan nasional. Beberapa minggu kemudian, bentrokan bersenjata berlangsung selama lima hari yang menewaskan sedikitnya 38 orang, sebagian besar warga sipil, dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi.

Paetongtarn telah meminta maaf kepada rakyat Thailand “yang mungkin merasa tidak nyaman atau marah atas masalah ini” dan menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah teknik negosiasi untuk meredakan ketegangan.

Setelah putusan diumumkan, ia menyampaikan terima kasih kepada rakyatnya melalui konferensi pers pada Jumat. Ia mengatakan, “Ini adalah waktu lain ketika keputusan pengadilan menciptakan perubahan politik yang tiba-tiba. Sebagai orang Thailand, saya mencintai bangsa, agama, dan raja saya. Terima kasih kepada semua yang telah memberi saya pengetahuan dan pengalaman.”

Pada 1 Juli lalu, pengadilan telah menangguhkan tugas Paetongtarn sebagai perdana menteri, meski ia tetap duduk di kabinet sebagai menteri kebudayaan setelah reshuffle.

Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat ini kembali menegaskan gejolak politik Thailand yang sering kali menjerat pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Sistem politik negeri itu dikuasai oleh kelompok kecil elit militer, kerajaan, dan bisnis yang sangat berpengaruh.

Minggu lalu, ayahnya yang juga mantan Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra, lolos dari kasus lese majeste yang bisa saja membuatnya dipenjara hingga 15 tahun.

Selama dua dekade terakhir, puluhan politisi dilarang berpolitik, partai-partai dibubarkan, dan perdana menteri digulingkan baik lewat kudeta maupun keputusan pengadilan. Dalam tiga tahun terakhir saja, Thailand sudah mengalami dua perdana menteri dicopot dan satu partai pemenang pemilu dibubarkan. Sebelumnya, mantan panglima militer Prayut Chan-o-cha memimpin sebagai perdana menteri selama sembilan tahun setelah kudeta 2014.

Paetongtarn kini menjadi anggota terbaru keluarganya yang terlempar dari kursi perdana menteri. Partai-partai yang berafiliasi dengan Thaksin memang berkali-kali menang pemilu, tetapi sulit mempertahankan kekuasaan. Bibinya, Yingluck Shinawatra, digulingkan sebelum militer mengambil alih pada 2014. Sang ayah, Thaksin, sempat mengasingkan diri lebih dari 15 tahun sejak 2006 untuk menghindari tuduhan korupsi usai pemerintahannya dijatuhkan. Pamannya, Somchai Wongsawat, juga pernah menjabat singkat sebagai perdana menteri sebelum digulingkan lewat putusan pengadilan pada 2008.

Paetongtarn sendiri naik ke kursi perdana menteri setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, didepak oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Srettha sebelumnya memimpin Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan koalisi bersama partai konservatif pro-militer usai pemilu 2023. Koalisi itu dibentuk untuk mencegah Partai Move Forward — pemenang suara terbanyak dengan agenda reformasi besar-besaran, termasuk menyentuh isu monarki — berkuasa.

Kembalinya Partai Pheu Thai ke pemerintahan membuat Thaksin bisa pulang ke tanah air setelah lama berperan dari balik layar politik Thailand.