Kabinet Thailand menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, Sabtu (30/8), sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang ditangguhkan karena pelanggaran etika. (ANTARA)
Ntvnews.id, Bangkok - Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengumumkan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan resmi kepada Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X) untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilihan umum baru.
“Saya sudah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tadi malam sesuai konstitusi untuk pembubaran parlemen,” kata Wechayachai dalam konferensi pers di Bangkok, Rabu, 3 September 2025.
Phumtham menjelaskan bahwa keputusan ini diambil menyusul situasi politik yang dianggap tidak biasa, terutama terkait proses pencalonan perdana menteri pasca-pengunduran diri Paetongtarn Shinawatra yang terjadi berdasarkan perintah dari pengadilan.
Ia menilai adanya potensi munculnya dinamika yang tidak sehat dalam sistem demokrasi, khususnya jika Partai Rakyat yang berada di luar pemerintahan memilih untuk mendukung calon dari Partai Bhumjaithai, tetapi tetap mempertahankan posisinya sebagai oposisi.
Menurutnya, ada kemungkinan Partai Rakyat yang saat ini berstatus oposisi mendukung calon dari Partai Bhumjaithai meski tetap berada di kubu oposisi.
Kondisi ini, kata Wechayachai, dapat melemahkan demokrasi karena berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas.
Kekhawatiran tersebut kian menguat setelah Partai Rakyat, pada hari Rabu, secara resmi menyatakan dukungan kepada Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai.
Melihat perkembangan itu, Wechayachai menilai bahwa langkah terbaik untuk menjaga kestabilan politik dan kejelasan mandat rakyat adalah dengan kembali menggelar pemilu.
Atas dasar itu, Wechayachai mendorong dilaksanakannya pemilu baru di Thailand.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
