BPOM Targetkan Penambahan 17 UPT pada 2026 untuk Awasi Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menargetkan penambahan 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2026 guna memperkuat pengawasan terhadap program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026, bahwa saat ini BPOM telah memiliki 83 UPT. Jumlah tersebut meningkat dari 76 unit pada tahun 2025. Dengan penambahan 17 unit lagi, total UPT BPOM ditargetkan mencapai 100.

Penambahan ini dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Program Makan Bergizi Gratis yang memberikan kewenangan kepada BPOM untuk mengawasi keamanan makanan dalam program tersebut.

"Kalau unit pelaksana teknis kita jumlahnya hanya seperti sekarang kita agak kewalahan mengawasi yang jumlahnya 30 ribuan lebih dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," kata Taruna.

Selain pengawasan dapur SPPG, BPOM juga perlu mengawasi keberadaan puluhan ribu koperasi desa yang tersebar di berbagai wilayah.

Taruna menyebutkan bahwa terdapat sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 54 ribu di antaranya memiliki apotek atau toko obat yang juga memerlukan pengawasan.

"54 ribu itu kalau kita tidak awasi kan cukup menjadi masalah suatu ketika, oleh karena itu Badan POM sangat layak menambah jumlah," katanya.

Menurut Taruna, rencana penambahan UPT juga dipicu oleh tugas tambahan yang kini diemban Indonesia di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mendapat kepercayaan dari United States Food and Drug Administration (US FDA) untuk memberikan sertifikasi produk bebas zat radioaktif.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Inisiatif Polri Bangun SPPG, Sebut Gizi Anak Kunci Keamanan Bangsa

"Jadi harapannya sampai 100 nanti Bahkan suatu ketika kita pengen at least sampai sekitar 200 (UPT). Tapi kan ini harus tumbuh karena kan di situ membutuhkan banyak hal-hal penting yang perlu memenuhi syarat," katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi IX, Rahmawati Herdian, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: MBG Bantu Penuhi Gizi Anak-Anak Nelayan dan Petani di Seberang Sungai Musi

Ia menyampaikan hal tersebut di Bandarlampung pada Minggu, 16 Februari 2026.

"Tentunya, pengawasan ketat terhadap MBG dari pihak-pihak terkait sangat penting supaya pelaksanaan di lapangan tepat sasaran," katanya.

Rahmawati menilai program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.

(Sumber: Antara)