BPOM RI Siapkan Daftar Obat untuk Apotek Koperasi Merah Putih

Ntvnews.id, Makassar - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menyiapkan daftar obat yang akan didistribusikan melalui apotek Koperasi Merah Putih, yang jumlahnya ditargetkan mencapai 38.000 unit di seluruh Indonesia.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menekankan apotek yang ada di Koperasi Merah Putih tidak sama persis dengan apotek konvensional, namun tetap wajib menghadirkan seorang apoteker di setiap gerainya.

“Sekarang kita lagi buat kerja sama dengan Kementerian Koperasi karena ingin mengatur bagaimana obat-obat tertentu yang bisa dijual di situ,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Makassar, Kamis.

BPOM bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi juga akan membentuk tim kerja khusus untuk memastikan standar pelayanan apotek yang berada di tingkat desa melalui jaringan Koperasi Merah Putih.

"Koperasinya sudah terbentuk, tapi apoteknya kan belum. Jadi, jangan khawatir Badan POM akan terlibat dan dilibatkan oleh undang-undang, termasuk kebijakan," kata Taruna.

Baca Juga: Hasil Drawing Liga Champions: Real Madrid Bakal Jumpa Liverpool

Apotek Koperasi Merah Putih sendiri menjadi salah satu dari sembilan gerai wajib yang harus tersedia di setiap koperasi desa. Gerai tersebut akan melengkapi keberadaan gerai sembako, alat dan mesin pertanian (alsintan), bank syariah, elpiji, klinik, dan beberapa layanan lainnya.

Di wilayah Sulawesi Selatan, sebanyak 3.059 Koperasi Merah Putih telah resmi beroperasi setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman menyatakan pembangunan 3.059 koperasi desa di provinsi tersebut sudah rampung dengan akta resmi. Salah satu percontohan penerapan digitalisasi koperasi berada di Kabupaten Takalar.

Saat menghadiri peresmian Koperasi Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Andi menjelaskan bahwa koperasi desa telah dilengkapi dengan fasilitas digitalisasi yang siap mengintegrasikan sembilan layanan ekonomi berbasis masyarakat.

Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berharap kehadiran koperasi berbasis digital ini mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa.

(Sumber : Antara)