enteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau Koperasi Merah Putih Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Jumat (8/8/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih di wilayah Tegal Harum, Denpasar Barat, Bali, berpotensi dijadikan sebagai percontohan koperasi berbasis kelurahan di lingkungan kota.
"Menurut pengamatan saya langsung, ini termasuk yang menjadi model untuk perkotaan, Koperasi Desa/Kelurahan untuk perkotaan," kata Budi Arie saat mengunjungi Kopdes Tegal Harum, Denpasar Barat, Bali, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia menyampaikan bahwa Desa Tegal Harum termasuk kawasan terpadat di Kota Denpasar, dihuni oleh sekitar 13 ribu warga yang terbagi dalam kurang lebih 3.500 kepala keluarga.
Koperasi Merah Putih menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, garam, gula, serta kopi yang berasal dari sejumlah daerah, termasuk Toraja, Lampung, dan Kintamani.
Budi berharap koperasi ini mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat setempat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang cukup.
"Jadi kita berharap Koperasi di Desa Tegal Harum ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat seperti sembako, bahan-bahan pokok, ketersediaan cukup, harga juga lebih baik," katanya.
Ia juga memaparkan bahwa hingga 21 Juli 2025, telah terbentuk lebih dari 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) di seluruh Indonesia. Pada tahap kedua pengembangannya, koperasi-koperasi tersebut ditargetkan mulai aktif menjalankan kegiatan sebagai badan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Namun, Budi Arie mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pengoperasian Kopdes, seperti keterbatasan SDM, kurangnya akses terhadap teknologi, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang koperasi, serta sistem digital dan regulasi lintas kementerian yang masih perlu diselaraskan.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyatakan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi antarkementerian demi menghindari tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan program koperasi desa.
"Termasuk soal aset, skema pinjaman, operasi, banyaklah. Itu semua yang mau dirapatkan," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia itu.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
