Trump Kasih Tarif 50% ke India, Tensi Dagang Dua Negara Memanas

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 50% terhadap berbagai produk dari India mulai Rabu, 27 Agustus 2025. Kebijakan ini menggandakan tarif sebelumnya yang hanya 25% dan langsung memicu peningkatan tensi hubungan antara dua negara demokrasi terbesar di dunia.

Washington menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah India tetap melanjutkan pembelian minyak dari Rusia. Tarif baru mencakup produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, furnitur, hingga bahan kimia.

Keputusan tersebut menjadikannya salah satu tarif tertinggi yang pernah diterapkan AS terhadap mitra dagang besar. Langkah keras Trump ini dijatuhkan setelah lima putaran negosiasi gagal menemukan titik temu.

“Ya,” kata penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro ketika ditanya apakah tarif 50% berlaku sesuai jadwal.

India pun diperkirakan menanggung beban besar. Pemerintahnya menghitung kebijakan tersebut bisa memengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (Rp723 triliun). Produk padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak, dengan ancaman kehilangan pekerjaan serta turunnya daya saing ekspor.

“Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” ujar Ajay Srivastava, pendiri Global Trade Research Initiative.

Bagi sebagian pelaku usaha, keputusan Trump dianggap sebagai pukulan mendadak.

“Ini benar-benar mengejutkan,” kata Puran Dawar, eksportir sepatu kulit dari Agra yang bisnisnya dengan AS terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Meski tensi politik meningkat, baik Washington maupun New Delhi masih menyatakan komitmennya untuk menjaga jalur komunikasi dan melanjutkan kerja sama strategis, termasuk dalam kerangka Quad bersama Jepang dan Australia. Namun, jika tarif tinggi ini berlangsung lama, India berisiko kehilangan daya tariknya sebagai alternatif basis produksi global di luar Cina.