Ntvnews.id, Madrid - Wali Kota Barcelona, Jaume Collboni, ditolak masuk ke Israel meskipun sebelumnya telah memiliki jadwal kunjungan resmi. Larangan tersebut muncul setelah Pemerintah Kota Barcelona memutuskan hubungan dengan Israel terkait konflik yang terus berlangsung di Jalur Gaza.
Dilansir dari Anadolu Agency, Selasa, 26 Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri Israel mengumumkan bahwa Collboni tidak diperbolehkan memasuki negara itu. Ia seharusnya tiba pada Jumat, 22 Agustus 2025 malam.
"Penolakan ini menyusul beberapa pernyataan sang Wali Kota baru-baru ini yang menentang Israel, dan setelah dewan kota merilis resolusi pada Mei lalu untuk memutuskan hubungan dengan Israel," tulis Yedioth Ahronoth.
Baca Juga: Israel Gempur Kompleks Militer Houthi dan Istana Kepresidenan di Yaman
Langkah pemutusan hubungan tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Gaza. Keputusan itu muncul setahun setelah Spanyol secara resmi mengakui Palestina pada Mei 2024.
Menurut laporan Channel 12, Collboni seharusnya berkunjung ke Yad Vashem, museum di Yerusalem Timur, serta bertemu dengan sejumlah pejabat Otoritas Palestina.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menolak kedatangan sejumlah pejabat dan aktivis Barat yang menyatakan solidaritas terhadap Palestina serta mengkritik operasi militer Tel Aviv di Gaza.
Konflik Gaza sendiri meletus sejak Oktober 2023, usai Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan bombardir besar-besaran untuk melemahkan Hamas yang menguasai wilayah tersebut.
Baca Juga: Universitas Indonesia Minta Maaf Usai Undang Profesor Pro Israel Peter Berkowitz
Data Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah kendali Hamas mencatat sedikitnya 62.686 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya adalah penduduk sipil.
Sementara itu, pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan adanya bencana kelaparan di Gaza. Laporan ketahanan pangan PBB menunjukkan lebih dari 500.000 orang menghadapi kondisi "bencana besar" akibat kelaparan.
Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Pemerintah Tel Aviv menyebut laporan PBB itu bersumber dari "kebohongan Hamas".